MAKASSAR, BKM–Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan mengusulkan penonaktifan seorang Laskar Pelangi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).Pengusulan itu diajukan menyusul ditemukannya indikasi ketidaknetralan yang bersangkutan dalam pemilihan wali kota Makassar (Pilwali).
“Saya kira itu jelas. Berapa informasi masuk ke saya. Salah satunya adalah staf Bapenda jelas memperlihatkan ketidaknetralan. Bahkan dia kirim termasuk fotoku dengan salah satu calon (wali kota) melalui ponsel. Kenapa ada Laskar Pelangi seperti itu,” ungkap Irwan Adnan saat ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Rabu (23/10).
Dia mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Sekretaris Bapenda untuk meminta agar yang bersangkutan dinonaktifkan dulu.
“Usulkan penonaktifan. Saya mau ajukan ke BKD, sementara di hold dulu dia. Saya betul-betul akan memprioritaskan bahwa itu tidak layak menjadi tenaga laskar pelangi kita. Apalagi mau diusulkan sebagai PPPK. Itu akan saya protes itu. Saya sudah sampaikan ke Sekban, karena tadi Sekbannya sudah menghadap, jadikan itu sebagai efek jera,” tambah Irwan.
Dia mengaku sejauh ini sudah menerima cukup banyak laporan terkait ketidaknetralan pegawai di lingkup Pemkot Makassar.
Dia menegaskan, dirinya memang sengaja mendengung-dengungkan soal netralitas agar tidak ada pegawai Pemkot Makassar dirugikan karena harus berhadapan dengan hukum karena ditemukan dukung mendukung pasangan calon.
“Itu yang saya jaga. Nah kalau terjadi seperti ini (ditemukan melanggar) kita mau apa. Jadi ayok kita jaga itu,” tambahnya.
Selain itu, dia juga meminta seluruh RT/RW untuk menjaga netralitasnya. Karena hingga saat ini, laporannya paling banyak yang masuk.
Dia mengatakan, walaupun bukan pegawai Pemkot Makassar, namun mereka diberi insentif yang anggarannya bersumber dari APBD. Jadi mereka harus memperlihatkan kenetralannya.
Sejauh ini, tambah Irwan Adnan, pihaknya masih mengumpulkan seluruh data pengaduan terkait RT/RW yang ‘cawe-care’ dalam kontestasi Pilkada ini.
Sebelumnya, Pejabat Sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengingatkan sanksi tegas bagi ASN jika secara demonstratif menunjukkan keberpihakannya di Pilkada 2024.
“Saya ingatkan kepada kita semua saya akan tegas dalam sikapi pelanggaran terutama dalam netralitas ASN. Karena sanksinya hingga pemecatan maka kiranya perlu dipertimbangkan dengan baik bagi ASN yang menunjukkan keberpihakannya,” kata Arwin.
Dengan tegas, Arwin mengatakan jangan membuatnya terpaksa dan bersikap tega untuk memberi sanksi kepada ASN yang melanggar.“Saya minta jangan paksa saya untuk buat saya tega. Bersikaplah profesional, dewasalah dalam politik,” tekan Arwin.
Pasalnya, dia mengaku tidak ingin ada ASN Pemkot Makassar yang menjadi korban dalam politik lima tahunan itu.
Dia mengungkapkan memaklumi posisi ASN tetapi mengingatkan masa depan masih panjang apalagi masyarakat senantiasa menunggu pelayanan.
Olehnya jangan sampai ASN sibuk kampanye paslon. Apalagi setiap kebijakannya berat sebelah dan mendukung Paslon tertentu.
“Saya ingin kebaikan kita semua, saya tidak mau kita jadi korban politik,” ungkapnya.(rhm)
