MAKASSAR, BKM — Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin, Prof Dr Amran Razak, S.E, M.Sc tampil sebagai pembicara di Kuliah Pakar yang digelar D-IV Manajemen Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Megarezky Makassar, Rabu (2/7/2025).
Prof Amran Razak membahas tentang penjamin mutu layanan kesehatan. Menurut Prof Amran, sistem pelayanan kesehatan saat ini sudah jauh berkembang. Utamanya dari sisi pemanfaatan teknologi.
“Mutu layanan kesehatan merupakan komponen esensial dalam sistem kesehatan. Namun, era destruktif yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, perubahan sosial-ekonomi, serta kondisi krisis seperti pandemi COVID-19 telah menguji ketahanan sistem mutu yang konvensional,” papar Prof Amran yang kini menjabat Ketua Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Kesehatan FKM-Unhas.
Oleh karena itu, menurut Prof Amran, penjaminan mutu tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan birokratis dan linier. Tetapi, lanjutnya, yang dibutuhkan adalah inovasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan dalam konteks yang terus berubah.
Prof Amran mengatakan, teknologi seperti telemedicine, big data, AI, dan IoT telah mengubah cara pelayanan diberikan. Namun, adopsi teknologi yang tidak merata menimbulkan kesenjangan kualitas antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan dan pedesaan.
“Keterbatasan infrastruktur, literasi digital rendah, dan akses internet yang buruk menjadi hambatan utama dalam menerapkan sistem mutu berbasis digital di wilayah marginal,” jelasnya.
Di sisi lain, kata Prof Amran, masyarakat semakin menuntut layanan yang cepat, transparan, dan personal. Oleh karena itu, sistem mutu lama yang lambat merespons kebutuhan pasien menjadi kurang relevan.
“Pandemi menunjukkan lemahnya sistem monitoring mutu dalam situasi darurat. Banyak fasilitas kesehatan yang tidak siap menghadapi lonjakan pasien dan gangguan layanan,” papar Prof Amran.
Untuk itu, Prof Amran mengatakan, saat ini paling penting adalah penerapan Electronic Health Record (EHR), dashboard mutu real-time, dan sistem early warning berbasis Artifical Intelegence (AI). “Ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan mutu,” katanya.
Ia mengatakan, telemedicine memungkinkan pelayanan jarak jauh yang tetap berkualitas. Sedangkan RPM (Remote Patient Monitoring) mendukung kontinuitas perawatan kronis dengan pengawasan mutu berbasis data.
Prof Amran juga menilai, model partisipatif yang melibatkan kader lokal dalam pemantauan mutu terbukti efektif di daerah kepulauan, seperti Puskesmas di wilayah Kodingareng, Makassar.
Menurutnya, desentralisasi pengambilan keputusan dan pembentukan tim mutu internal yang agile mendorong adaptasi cepat terhadap perubahan situasi.
Dia mengatakan, fokus penjaminan mutu akan bergeser ke pendekatan berbasis nilai—mengukur mutu berdasarkan hasil yang bermakna bagi pasien, bukan hanya kepatuhan administratif.
“Hybrid care menjadi model masa depan, di mana mutu pelayanan digital diukur secara paralel dengan layanan tatap muka,” jelasnya.
Ia meyakini, penggunaan data real-time untuk CQI memungkinkan intervensi cepat sebelum terjadi kegagalan mutu.
Lebih jauh, mantan Pembantu Rektor III Unhas ini mengatakan, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi fondasi dalam mengembangkan sistem mutu yang resilien dan inklusif.
Pada Kuliah Pakar ini, Prof Amran mengemukakan studi kasus sistem penjamin mutu layanan kesehatan di Puskesmas di wilayah kepulauan di Makassar.
“Implementasi inovatif, Puskesmas kepulauan di Makassar menggunakan pendekatan supervisi daring untuk audit mutu, kader lokal sebagai agen mutu, sistem rujukan digital, penggunaan aplikasi sederhana berbasis Android untuk pencatatan mutu,” katanya.
Model ini, kata dia, menunjukkan bahwa inovasi lokal yang disesuaikan dengan konteks geografis mampu mempertahankan mutu layanan.
“Apa yang bisa disimpulkan dari penggambaran di atas adalah bahwa penjaminan mutu layanan kesehatan di era destruktif tidak bisa lagi bersandar pada sistem lama. Inovasi adalah keharusan,” tegasnya.
Di akhir pemaparannya, Prof Amran menegaskan, masa depan QA (Quality Assurance) harus inklusif, berbasis teknologi, berorientasi pasien, dan fleksibel terhadap perubahan.
“Kebijakan yang mendukung transformasi ini serta penguatan kapasitas sumber daya menjadi penentu keberhasilan,” tutupnya.(rls)
