MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar membeberkan realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) masih memprihatinkan hingga triwulan kedua tahun anggaran 2025. Ambisi besar Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan fasilitas publik untuk pemuda dan olahraga kembali terganjal kenyataan pahit.
Di balik rencana megah revitalisasi Lapangan Karebosi dan program pelayanan masyarakat lainnya, tersembunyi fakta yang belum maksimal. Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyoroti rendahnya serapan anggaran Dispora, yang bahkan belum mencapai dua digit meski tahun anggaran sudah berjalan separuh waktu.
”Realisasinya sampai triwulan kedua ini belum tembus dua digit, masih di atas 10 persen. Ini tentu sangat disayangkan, karena kita mau di triwulan kedua ini sudah 50 persen keatas, nah ini rata-rata tiap tahun begini bahkan ini lebih parah,” ungkapnya, Minggu (13/7).
Rendahnya realisasi tersebut, lanjut Ketua Fraksi NasDem Makassar ini, berdampak langsung pada tersendatnya pelaksanaan berbagai program pelayanan publik yang seharusnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
”Otomatis pelayanan ke masyarakat terganggu karena program-program yang direncanakan belum dijalankan. Kami di Komisi D sudah instruksikan agar Dispora segera membelanjakan anggaran yang tersedia demi mempercepat pelayanan publik,” tegasnya.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama Komisi D adalah revitalisasi Lapangan Karebosi, yang disebut sebagai program strategis dengan nilai anggaran terbesar di bawah Dispora. Ari menyebutkan, kendala teknis dan kegagalan kerja kontraktor menjadi penyebab utama terhambatnya proyek ini.
”Memang kemarin kita beri toleransi karena sedang ada pemeriksaan terkait pekerjaan yang gagal. Tapi saat ini BPKP sudah menyelesaikan pemeriksaannya dan sudah ada kejelasan,”ucapnya.
Dengan telah selesainya proses pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi D mendesak agar Dispora segera memulai kembali proses pembangunan yang sempat tertunda tersebut.
”Tidak ada alasan lagi menunda. Ini penting untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemanfaatan ruang publik seperti Karebosi,”bebernya.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan realisasi anggaran dari seluruh OPD, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan fasilitas umum. “Kami menilai, pelambatan pelaksanaan program publik tidak boleh terus berulang karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tuturnya.
Diketahui, proyek revitalisasi Karebosi sempat diputus kontraknya oleh Pemkot Makassar pada November 2024, menyusul kegagalan PT Arkindo menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan. Kontrak tersebut resmi dihentikan melalui surat bernomor: 400.4.11.3/Pr.11.22.2/Disp/XI/2024 tertanggal 22 November 2024. Dalam catatan pemerintah, target dan bobot realisasi proyek tidak terpenuhi, dan perusahaan pelaksana masuk daftar hitam. (ita)
