BeritaKotaMakassar.Com — Rencana aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang digagas Garda Indonesia pada Rabu (17/9) mendapat sorotan luas. Aksi ini tidak hanya menuntut peningkatan kesejahteraan driver, tetapi juga dinilai sarat dengan muatan politik.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai aksi tersebut sah dilakukan. Namun, ia menekankan pentingnya dasar tuntutan yang jelas, terutama terkait desakan pergantian Menteri Perhubungan. “Kalau ada alasan kuat, misalnya kinerja menteri tidak memuaskan, itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba meminta diganti tanpa pijakan, kesannya sangat politis,” ujarnya, Selasa (16/9).
Menurut Nailul, sikap berbeda di kalangan pengemudi ojol harus dihormati. Garda Indonesia boleh saja mematikan aplikasi dan turun ke jalan, tetapi tidak bisa memaksa driver lain yang memilih tetap bekerja. Ia menegaskan sweeping atau pemaksaan justru bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Lebih jauh, isu tarif transportasi online juga kembali menjadi sorotan. Nailul menilai pemerintah bisa mempertimbangkan kenaikan harga layanan secara wajar, sekitar lima persen. Kenaikan proporsional dinilai mampu meningkatkan penghasilan driver tanpa memberatkan penumpang, sementara aplikator tetap bisa memberi promo.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, sebelumnya mengumumkan akan menggelar demonstrasi nasional pada 17 September 2025 bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Salah satu tuntutan utamanya adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
Isu ini menambah panjang dinamika transportasi daring di Indonesia. Di satu sisi, ada tuntutan kesejahteraan dan tarif yang adil bagi driver. Namun di sisi lain, muncul desakan politik yang dinilai bisa memengaruhi arah kebijakan transportasi digital. Polemik kian memanas dengan tudingan bahwa kematian driver ojol Affan Kurniawan ditunggangi pihak tertentu untuk kepentingan aksi demonstrasi.(jp)
