MAKASSAR, BKM.COM— Anggota DPRD Kota Makassar, Irmawati Sila, kembali turun menyapa warga dalam kegiatan Reses Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Anggaran 2025/2026. Kegiatan ini berlangsung di wilayah Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, dan dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan RT dan RW yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi, Selasa (14/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai masih belum merata. Beberapa warga mengaku belum terdaftar meski memenuhi syarat sebagai penerima manfaat, sementara ada yang justru menerima bantuan meskipun tergolong mampu.
Menanggapi hal itu, Irmawati Sila berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga dengan berkoordinasi bersama pihak kelurahan dan Dinas Sosial Kota Makassar.
”Kalau ada warga yang seharusnya menerima tapi belum terdaftar, tolong RT segera laporkan datanya. Nanti kami bantu teruskan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi,” tegas politisi perempuan yang dikenal aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil ini.
Selain masalah bantuan sosial, Irmawati juga menyoroti kebutuhan dukungan bagi organisasi lorong dan fasilitas sosial, termasuk perlengkapan jenazah dan layanan ambulans. Ia mengatakan, hal-hal seperti ini sering luput dari perhatian pemerintah padahal sangat dibutuhkan warga.
“Saya juga akan bantu koordinasikan perlengkapan jenazah dan ambulans, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan bisa langsung menghubungi saya. Ini komitmen pribadi saya karena menghargai kerja tim kelurahan dan kepedulian warga terhadap sesama,” ujarnya.
Irmawati turut menyinggung soal kondisi infrastruktur jalan di kawasan Mamoa Raya, yang disebut warga masih belum tersentuh maksimal. Menurutnya, sebagian usulan sudah sempat dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun belum semuanya terakomodir karena keterbatasan anggaran dan proses penyaringan di tingkat kecamatan.
“Kalau lewat Musrenbang biasanya hanya 60–80 usulan yang bisa masuk prioritas, sisanya tersaring di kecamatan. Karena itu, saya sarankan masyarakat menyampaikan langsung melalui reses agar bisa masuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan kami perjuangkan di pembahasan APBD,” jelasnya.
Irmawati menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, bukan hanya untuk didengar tetapi juga ditindaklanjuti hingga terealisasi.
“Reses ini wadah kita memperjuangkan kepentingan masyarakat. Setiap aspirasi yang masuk akan saya kawal agar mendapat perhatian pemerintah kota,” tuturnya. (Ita)
Irmawati Sila Serap Aspirasi Warga Mangasa, Fokus pada Data Bansos dan Fasilitas Sosial Warga Lorong
×
