Disdik tak Permasalahkan Les Tambahan di UNBK

MAKASSAR, BKM– Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Hasbi tak mempermasalahkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melakukan kegiatan les tambahan ke siswa jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Menurut Hasbi, kebijakan setiap sekolah membuka les tambahan bagi siswa siswinya dengan mengambil sumbangan dari uang tua siswa tidak menjadi masalah. Kecuali jika itu sifatnya pungutan dan masuk pemaksaan tentu telah melanggar.
“Yang saya tahu sekolah menarik sumbangan karena partisipasi orang tua siswa untuk les di jelang UNBK. Apalagi karena dana bantuan operasionalnya kurang. Sumbangan itu sudah disetujui orang tua siswa jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau ada siswa yang tidak bayar, lalu tidak diikutkan dalam les. Itu baru kita akan tegur,” sebut Hasbi, Selasa (6/3).
Mengingat pengalamannya yang pernah menjadi Kepala Sekolah (kepsek), Hasbi begitu yakin sekolah-sekolah di Kota Makassar tidak ingin membebani siswanya dengan masalah biaya pendidikan. Karena semua sekolah sudah tahu hak-hak siswa mendapatkan pendidikan layak.
“Saya lama jadi kepsek, jadi tidak ada itu sekolah yang mau bebani siswanya karena anak memiliki hak mendapat pendidikan yang layak,” katanya.
Sehari sebelumnya, anggota DPRD Makassar menegaskan segera memberi teguran kepada sekolah yang menarik pungutan dalam bentuk apapun kepada siswanya. Terutama menjelang pelaksanaan UNBK.
”Wah, luar biasa sekali itu. Tidak boleh ada iuran seperti itu. Apalagi untuk biaya les. Karena seluruh persiapan siswa jelang UNBK itu ditanggung dana BOS,” kata Ketua Komisi D DPRD Makassar Sampara Sarip di gedung DPRD Makassar.
Legislator Fraksi PPP ini berjanji akan melakukan kroscek langsung ke pihak sekolah mengenai biaya les tersebut. Sebab, seluruh biaya pendidikan di Kota Makassar telah ditanggung oleh APBN dan APBD sebesar 20 persen.
“Tidak boleh ada siswa dimintai pembayaran apapun, karena sudah ada dana BOS. Apalagi untuk biaya les. Karena kalau tidak salah, sudah ada anggarannya sebesar Rp100 ribu lebih per siswa,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Sampara juga mengusulkan dibuatnya regulasi berupa perda penghapusan iuran di sekolah-sekolah. Hal itu menyusul kian banyaknya aduan dari orang tua serta wali siswa soal biaya tambahan yang dibebankan kepada siswa.
Anggota Komisi D DPRD Makasar lainnya, Muzakkir Ali Djamil juga berjanji akan menegur langsung sekolah yang mewajibkan siswanya membayar iuran les. Ia tidak ingin pihak sekolah memanfaatkan momen UNBK untuk melakukan pungutan dari siswa.
‘”Banyak sekali memang akalnya sekolah. Kalau soal aturan, pasti mereka tahu bahwa tidak boleh ada pungutan apapun dalam rangka pelaksanaan UN. Apalagi APBD kita sebagian besar untuk bidang pendidikan. Jika ingin melakukan kegiatan tambahan sebelum UN, ya alangkah baiknya menggunakan dana BOS,” ujar legislator yang akrab disapa Muda ini.
Politisi PKS ini juga meminta Disdik Makassar melakukan evaluasi sebelum UN di sekolah-sekolah. Apalagi, selama ini Disdikbud selain gagal menyerap anggaran yang mencapai 25 persen, juga banyak masalah yang dianggapi tidak dapat diselesaikan.
“Coba hal seperti ini dievalusi oleh dinas. Bagaimanapun pun sekolah yang menarik pungutan dari siswa itu tidak diperbolehkan,” tandasnya. (arf)