MAKASSAR, BKM–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Celebes Law And Transparency mendesak Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mengusut dugaan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dua oknum anggota DPRD Takalar. Desakan ini disampaikan mahasiswa melalui aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Senin (12/3).
Koordinator Aksi, Syarif menegaskan, dua oknum legislator Takalar disinyalir telah merekayasa keberangkatan kunjungan kerjanya ke Sekjen DPRD Pusat pada 19 Oktober 2017 lalu. Dari hasil investigasi yang dilakukan, dua oknum anggota dewan tersebut dinyatakan berangkat, namun ternyata diwakili.
”Kami mendesak Kejati Sulsel untuk menyeret dua oknum legislator itu ke hadapan hukum,” tegas Syarif.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin yang menerima perwakilan mahasiswa menyatakan akan menyampaikan aspirasi ini ke pimpinannya untuk dilakukan telaah.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Saiful Bahri mengaku telah memerintahkan Kasi Intelijen untuk memproses laporan dugaan SPPD fiktif dua oknum legislator.
“Laporan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif milik dua anggota dewan terlapor sudah saya disposisi ke Kasi Intelijen,” Kata Kejari Takalar, Samsul Bahri, Senin (12/3).
Sementara itu, aktivis Antikorupsi, H Imran Tola mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejaksaan Takalar.
“Saya sangat mengapresiasi sikap Kejaksaan Negeri Takalar yang merespon laporan ini,” tandas H Imran. (ari irawan)
