MAKASSAR, BKM — Hingga triwulan II atau akhir semester I tahun anggaran 2019, proses tender proyek di lingkup Pemprov Sulsel belum rampung seluruhnya.
Data dari Biro Pembangunan, Penyediaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulsel, hingga kini masih ada Rp472,5 miliar anggaran yang mengendap di kas daerah. Anggaran tersebut untuk 233 paket proyek yang belum ditender hingga kini.
Pengusulan dokumen dari OPD yang lamban menjadi penyebabnya.
“Memang ada sedikit keterlambatan, tapi bisa kita kebut di triwulan II dan III nanti,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Biro Pembangunan, Haikal Hasan di ruang kerjanya, kemarin.
Pemprov sendiri tahun ini berencana melelang 574 paket proyek dengan nilai pagu Rp1,24 triliun. Dari nilai pagu itu, paket yang sementara direview ada 50 paket dengan pagu
anggaran Rp57,4 miliar. Sementara, paket yang sedang dalam proses pemilihan penyedia mencapai 83 paket, atau pagu anggarannya mencapai Rp132,5 miliar. Proyek tersebut
terbanyak di Dinas Bina Marga dan Dinas PSDA. “Kalau paket yang sudah kontrak ada 174 dengan pagu anggaran mencapai Rp553 miliar,” tambahnya.
Secara keseluruhan, kata Haikal realisasi tender sudah mencapai 70 persen. Untuk 233 paket yang belum terealisasi merupakan proyek pengadaan, bukan fisik. Salah satu
penghambat karena pengajuan dari OPD. Juga proyek yang belum dilelang masih dalam tahap penentuan harga perkiraan sementara atau HPS. Sementara, untuk pembangunan rest
area dan rumah sakit, sudah dalam tahap pelelangan.
“Yang belum ditender adalah proyek yang tidak terlalu besar. Sebelumnya, ada juga yang ditender ulang karena ada aduan, dan diperiksa oleh APIP. Ada masalah visitasi dan
evaluasi, dan memang begitu mekanismenya.
Contohnya, ada paket yang bersoal, pembangunan jalan di Palampang kabupaten Bulukumba,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jufri Rahman menambahkan lambannya realisasi anggaran ini dikarenakan masih banyak aktivitas lelang tender pada
sejumlah proyek yang masih dalam proses. Akibatnya anggaran belum terserap maksimal.
Hingga triwulan II, realisasi serapan anggaran untuk fisik baru 8,19 persen dari pagu
anggaran Rp9,7 triliun.
“Masih rendah sekali. Kabupaten/kota juga seperti itu karena banyak kegiatan fisik yang masih berproses sekarang. Beberapa proyek yang dananya besar masih dalam tahap
pelelangan saat ini. Kita harap bisa digenjot di triwulan III,” kata Jufri, kemarin.
Namun, ia menambahkan, keterlambatan tender proyek fisik khususnya yang didanai DAK fisik cukup berisiko. Ia bilang, bila tidak tuntas pengerjaannya akan ditarik pusat dananya.
Berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya. “Dahulu tidak ada penarikan anggaran. Biasanya bila tidak terserap, sisanya dianggarkan lagi tahun berikutnya. Kini beda, pusat langsung
tarik,” ujarnya.
Sulsel tahun ini mendapat DAK fisik Rp Rp355 miliar. Namun, karena belum optimal mengakibatkan penyerapan anggaran tidak sebanding dengan realisasi fisik. “Kita baru minta
data keseluruhannya di biro pembangunan, kita pilah mana yang tidak bisa terealisasi hingga akhir tahun. Karena sisa enam bulan,” ujar Jufri.
Ia menambahkan, beberapa proyek fisik juga masih terlambat tendernya seperti perbaikan infrastruktur. “Bina Marga juga mengalami keterlambatan tender untuk perbaikan
infrastruktur. Tapi kalau pengerjaan jalan, bisa cepat karena memakai alat. Yang diantisipasi itu pembangunan konstruksi, seperti gedung,” tandasnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dalam sejumlah kesempatan memang mengakui jika tender lamban karena sistem kerja OPD masih menggunakan gaya lama.
“Makanya, mulai tahun depan kita pakai sistem katalog saja,” ujar Nurdin.
Seharusnya, kata Nurdin, tender sudah harus berjalan di bulan Januari. Makanya, persiapannya sudah harus dilakukan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Tahun 2020 nanti
juga Pemprov sudah tidak akan memberlakukan penunjukan langsung. “Tahun ini saja 80 persen penunjukan langsung. Mulai tahun depan tidak ada lagi PL itu,” tandas Nurdin. (rhm)
