MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, meminta Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk segera mengevaluasi kinerja dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena lambannya kinerja dari kepala OPD tersebut.
Penegasan ini disampaikan anggota DPRD Kota Makassar saat Rapat Paripurna mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan APBD tahun 2018 di gedung DPRD Kota Makassar, akhir pekan lalu.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Badaruddin Ophier mengatakan, perlu adanya penjelasan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar terkait dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor retribusi daerah yang hanya mencapai sebesar 41,98 persen atau Rp57,27 miliar dari target sebesar Rp136,43 miliar lebih.
“Sekiranya saudara Pj Wali Kota Makassar memberikan penjelasan terkait penurunan PAD. Padahal dalam asumsi makro ekonomi pertumbuhan ekonomi di Makassar cukup signifikan,” sebutnya.
Menurutnya, pemerintah kota harus serius memberikan perhatian menyikapi penurunan PAD dengan melakukan evaluasi kinerja Kepala OPD. Sehingga kedepannya PAD sudah memenuhi target bahkan bisa lebih besar daripada dana perimbangan. Agar kedepan APBD Pokok dapat tercapai.
Sementara itu, juru bicara dari Fraksi PPP DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengimbau pemerintah kota agar dalam merencanakan target pendapatan daerah benar-benar fokus untuk mengoptimalkan capaian target PAD.
“Fraksi PPP melihat capaian PAD sangat jauh dari target yang direncanakan. Penurunan PAD berdampak pada menurunnya belanja modal yang secara komulatif sebesar Rp953,10 miliar lebih dan terealisasi hanya sebesar Rp 746,83 miliar lebih atau sebesar 78,36 persen,” kata Acil sapaan akrabnya.
Adapun dari fraksi PDIP melalui juru bicara Andi Vivin Sukasari menilai, melihat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar cenderung terus meningkat, harusnya berbanding lurus dengan peningkatan PAD akan tetapi tahun anggaran 2018 mengalami penurunan.
“Ini menjadi tantangan tersendiri, kami berharap Pemerintah Kota Makassar, melakukan upaya optimalisasi yang lebih intens dengan melakukan evaluasi dan penindakan secara menyeluruh terhadap OPD dan Perusda untuk terus meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Vivin.
Sementara itu, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengakui jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mengalami penurunan dari segi nominal dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya.
Ia beralasan, kondisi tersebut terjadi lantaran penerimaan beberapa objek pajak sepertiga Bea dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan transaksi cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
“Pajak parkir juga pengelolaannya belum maksimal karena masih tumpang tindih dengan pengelolaan retribusi parkir,” ungkap Iqbal.
Terkait jenis penerimaan retribusi daerah perihal Izin mendirikan bangunan, menurut Iqbal juga mengalami penurunan pendapatan dibanding tahun lalu. Hal itu dikatakannya, jumlah masyarakat pemohon untuk pengurusan IMB mengalami penurunan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa ke depan penerimaan melalui PAD akan lebih optimal pengelolaannya. Ia menyatakan akan mendorong kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD untuk memaksimkan pengelolaan pendapatan.
“Harus lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman pada kaidah hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Iqbal menambahkan, akan memberi target bahkan kepada semua OPD, dengan catatan sekian lama, dan meminta tanda tangan kinerja.
Sebelumnya, kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kota Makassar mendapat sorotan tajam DPRD Kota Makassar. Dari target Rp3,89 triliun, pajak yang dikumpulkan hanya mencapai Rp3,42 triliun.
Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta menyesalkan kinerja Pemerintah Kota Makassar. Bahkan para anggota dewan memiliki banyak catatan penting perihal laporan PAD yang menurun drastis.(nug-arf/war/b)
