Pengusaha Pemotongan Hewan Minta Desain RPH Diubah

MAKASSAR, BKM– Rencana pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern dan terintegrasi terus dimatangkan.
Pemkot terus melakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan kepada para penduduk yang akan dibebaskan lahannya. Dinas Pertanahan Kota Makassar sudah turun ke lapangan dan bertemu dengan para pemilik persil.
Tahapan berikutnya, Pertanahan akan menunjuk tim apraisal untuk menuntukan nilai lahannya.
Terkait persiapan pembangunannya, menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Makassar, Abd Rahman Bando mengatakan, pihaknya pernah bertemu dengan unsur perwakilan pengusaha pemotongan hewan di Kecamatan Manggala. Ada masukan dari mereka terkait konstruksi bangunan RPH.
Dari perencanaan desain diperlihtkan hanya satu jalur yang akan dibuat dari kandang menuju ke RPH.
“Nah, oleh pengusaha mengusulkan agar ada beberapa gang way, karena pengusaha di sana bukan satu orang saja, ada banyak. Kalau cuma satu, mereka sulit membedakan mana sapi-sapi mereka,” ungkap Abd Rahman, Senin (17/2).
Usulan tersebut, kata Abd Rahman, sudah diterima oleh konsultan perencana dari Pemrov Sulsel untuk dilakukan perbaikan desain gambarnya.
Persiapan lain yang dilakukan, lanjut dia, adalah pengurusan perijinan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perijinan lainnya.
“Amdal sementara berproses di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar,” ungkapnya.
Setelah semuanya rampung, akan memasuki tahapan pengumuman tender alias lelang melalui ULP milik Pemprov Sulsel.
“Lelangnya nanti lelang terbuka,” tambah dia.
Dia berharap proses pembangunan RPH tersebut bisa lebih cepat lagi agar sesuai dengan target yang telah direncanakan.
“RPH kita yang ada saat ini sudah sangat tidak layakm sudah disanksikan juga oleh semua pihak jadi jangan lagi kita biarkan berlarut-larut. Karena itu kita betul-betul harus kerja ekstra,” tambahnya.
Pembangunan RPH ini akan dilaksanakan secara multiyears.
Khusus tahun 2020, Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan gedung utamanya, sementara Rp6 miliar untuk pembebasan lahan disiapkan oleh Pemkot Makassar. Sementara pemerintah pusat untuk pengadaan sejumlah sarana di dalam RPH sebesar Rp3,5 miliar.
Rahman mengatakan, berdasarkan hasil hitung-hitungan saat dilakukan perencanaan awal, pada tahun 2015 lalu, anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian menghadirkan RPH modern tersebut sebesar Rp60 miliar.
Namun, anggaran tersebut dipastikan membengkak saat ini seiring dengan perubahan nilai barang.
“Nanti kita akan lakukan perhitungan lagi,” ungkap Rahman. (rhm)