MAKASSAR, BKM–Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan rapat koordinasi (Rakor) gugus tugas reforma agraria tingkat provinsi.
Kegiatan Rakor menghadirkan seluruh perwakilan kantor pertanahan BPN 24 kantor pertanahan di Sulsel, Selasa (15/3).
“Sulsel bagi kami merupakan titik pertumbuhan baru, kawasn ini sejak dari dulu menjadi kawasan tradisional dan Sulsel menjadi efektif karna penghubung indonesia barat dan indonesia timur yang mempunyai posisi yang sangat strategis,”ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, kemarin.
Menurut Surya Tjandra, permasalahan hari ini ada warisan masalah masa lalu yang belum terselesaikan, ada tanah transmigrasi yang belum tersertipikatkan. Ini merupakan tugas pemerintah, selanjutnya ada peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial di kawasan hutan, tumpang tindih peruntukan untuk kawasan hutan dan non kawasan hutan dan juga terkait tambang dan ijin tambang dengan area penggunaanya sekitar 1,3 juta yang masalahnya ini ada 1/4 total dari luas wilayah di Sulsel .
Disisi lain ada ruang dengan dibentuknya IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) disini akan bertambah kebutuhan terutama kebutuhan lahan, orang akan banyak bermukim dan pindah bekerja disini. Lalu apa yang bisa dihasilkan, diketahui bahwa indeks input dengan nilai 2,4 triliun antara Sulsel dan Kaltim sebelum ada IKN ini potensi yang luar biasa, “Kita juga tidak tau setelah ada IKN mungkin akan bertambah, tapi tantangan yang dan permasalahan harus cepat diselesaikan.
“Kita berharap kanwil BPN bisa lebih tegas mengaitkan antara kerja kerja kantor BPN yang biasa dalam hal ini sertifikasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi orientasi dampak yang diutamakan ,orang yang dapat sertifikat berapa kesejahteraanya apakah sudah meningkat ,selanjutnya penyelesaian peta infikatif tumpang tindih tadi, ini kalau tidak selesai ruang gerak pembangunam akan terbayang kalau tidak di selesaikan kasian potensi yang dimiliki Sulsel,”jelasnya.(rif)
