BARRU, BKM — Bupati Barru Suardi Saleh diganjar penghargaan atas kinerja penyaluran dana desa tercepat tahun 2023. Kabupaten Barru yang dipimpin Suardi dinilai daerah paling tercepat menyalurkan dana desa. Kabupaten Barru merupakan salah satu dari dua Kabupaten se Sulawesi Selatan terima penghargaan Kinerja penyaluran dana desa tercepat tahun 2023
Penghargaan atas kinerja penyaluran dana desa tercepat tahun 2023 merupakan kejutan bagi Pemkab Barru. Hal ini tersaji dalam acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2024 di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/12).
Dari 24 Kabupaten/Kota, Se-Sulsel, nama Kabupaten Barru tersebut untuk menerima pencapaian penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2023,
“Alhamdulillah, hanya ada dua Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan atas kinerja penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2023, hal ini merupakan bukti konkrit kerja sama seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Barru,” ujar Suardi.
Kabupaten Barru dan Luwu Utara di antara 24 Kab/Kota se Sulsel yang menerima penghargaan ini.
“Ini penghargaan untuk sinergitas dengan Pemerintah Desa, Semoga kedepannya semakin tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat manfaat,” ujarnya.
Sebelumnya, acara yang dirangkaikan dengan penandatangan pakta integritas dan penyerahan penghargaan ini, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, menyampaikan rasa bangga kepada Pemerintah Sulawesi Selatan yang telah menjadi Provinsi pertama di Indonesia menggunakan kartu kredit pemerintah Daerah.
“Suatu prestasi kebanggaan untuk kita semua bahwa Pemerintah Sulawesi Selatan pertama kali menggunakan kartu kredit pemerintah daerah di Indonesia,” Ucapnya.
Sekedar diketahui, belanja negara tahun 2024 di Sulsel ditetapkan sebesar Rp 54.77 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 22.97 triliun, dan transfer ke Daerah sebesar Rp 31.8 triliun.
Ditambahkan Bahtiar di tengah keterbatasan anggaran dengan wilayah Sulsel yang luas, ia mengingatkan agar pemanfaatan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil. Selain itu, harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.
“Fokus apa dan mau jadi apa, harus ada hasilnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan,” ujar Bahtiar.
Dia menegaskan, siapa pun pemerintahan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk, untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat. (udi/C)
