MAKASSAR, BKM– Kemacetan terjadi di Jalan AP Petta Rani-Urip Sumoharjo mengarah Perintis Kemerdekaan, Selasa (11/2).Ratusan driver taksi online menutup akses jalan depan Kantor Gubernur Sulsel sehingga terjadi kemacetan.
Aksi tersebut juga mencegat driver taksi online yang melintas untuk ikut bergabung melakukan unjuk rasa.
Aksi yang tergabung dalam kelompok Driver Online Bersatu Bergerak (Dobrak) menutup total Kantor Gubernur Sulsel dan Jalan Urip Sumoharjo.
Koordinator Aksi, Erwin mengatakan, pihaknya menuntut Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2559/XII/Tahun 2022 untuk dijalankan para penyedia jasa aplikasi yang ada Sulsel.
Selain itu, pihaknya ingin memastikan Implementasi berjalannya aturan SK itu yang diberlakukan selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2025, yang dimana sesuai dengan skenario 0-2 KM pertama diberlakukan Tarif Batas Atas dan Lebih dari 2 KM berlaku tarif paling rendah atau tarif batas bawah.
“Aksi ini karena adanya kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Dinas Perhubungan yang sudah disepakati, tapi tidak dijalankan. Ini merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai driver online,” kata Erwin dalam aksi.
Dia juga bilang, para driver online kecewa dengan aplikator yang tidak menajalankan SK Gubernur Sulsel Nomor 2559/XII/Tahun 2022 itu.
“Aplikator begitu berani melakukan pelanggaran terkait keputusan gubernur Sulsel, dan itu didiamkan. Nah itu yang menjadi masalah yang driver online sayangkan ini terjadi,” tegas Erwin.
Pihaknya juga menuntut, ingin memastikan penentuan nilai tarif Batas atas sebesar Rp 7.485,84/Km dan Nilai tarif batas bawah sebesar Rp 5.444,24/Km adalah pendapatan bersih yang diterima oleh Driver yang tidak dilakukan pemotongan komponen apapun dari program tarif yg ditentukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi sesuai SK. Gubernur nomor 2559/XII/Tahun 2022.
Selain itu, ia ingin memastikan adanya ganti rugi ke pihak Driver online atas kesengajaan pelanggaran yang terjadi oleh Pihak Perusahaan Penyedia jasa Aplikasi terhadap tarif yang tidak sesuai oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2559/XII/Tahun 2022 terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur tersebut. Yang membuat Driver Online dizalimi (diambil haknya) selama 2 tahun lebih sampai sekarang ini.
Selanjutnya, memastikan SK Tim Monitoring Evaluasi ASK Sulawesi Selatan dapat disahkan dan diterbitkan, sebagai langkah konkrit keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani kondisi sosial yang terjadi selama ini di Transportasi Online.
Serta, evaluasi operasional Perusahaan Penyedia jasa Aplikasi atas Sistem yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Bila melanggar sanksi.
Hal serupa disampaikan Korlap Kombes 33 Family driver Online, Rusdianto yang memimpin aksi terus menyuarakan keresahan.
“Kami tuntut persamaan tarif di semua aplikator diterapkan di Kementerian Perhubungan. Selama ini tertulis saja tapi tidak diterapkan di lapangan,” kata Rusdianto saat melakukan unjuk rasa di Jl Urip Sumoharjo depan Kantor Gubernur Sulsel.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ansyar saat dikonfirmasi soal aksi itu mengatakan, massa aksi sudah diterima oleh Dinas Perhubungan Sulsel, di depan Kantor Gubernur Sulsel.
“Sementara diterima Pak Kadis Perhubungan di depan Kantor Gubernur Sulsel,” ucap Asnyar.(jun)
