MAKASSAR, BKM — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP di Kota Makassar sudah ditutup.
Untuk jalur domisili, banyak siswa yang tidak terakomodir di sekolah negeri.
Data terakhir sampai pendaftaran jalur domisili tutup, 11.563 orang melakukan pendaftaran. Sementara yang diterima hanya 6.548 orang. Artinya, ada sekitar 5.015 yang tidak terakomodir di SMP negeri.
Untuk jalur prestasi akademik, disiapkan 2046 kuota. Jumlah pendaftarnya 3.579. Namun yang diterima karena memenuhi syarat hanya 1.813 orang.
Sebaliknya, untuk non akademik, kuota yang disiapkan sebanyak 1.337, sementara yang mendaftar hanya 792 orang. Dan yang lulus karena memenuhi syarat hanya 656 orang.
Pada jalur mutasi, kuota yang disiapkan 690 orang. Jumlah pendaftar hanya 415 orang dan yang diterima 364.
Jalur afirmasi disiapkan kuota sebanyak 2.723. Namun pendaftar hanya 1.985 orang dan yang diterima 1.513 orang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman mengemukakan, untuk mengisi kuota yang kosong di jalur prestasi non akademik, afirmasi, maupun mutasi, pihaknya akan mengakomodir sejumlah peserta didik yang tidak lulus di jalur domisili.
“Tentu saja dengan mengacu para urutan ranking. Selain itu, tentu kami meminta persetujuan orang tua apakah anaknya mau dimasukkan ke sekolah yang masih punya kuota kosong,” ungkap Achi yang ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (14/7).
“Kita harap siswa-siswa yang tidak tertampung dulunya kita masukkan ke sekolah-sekolah yang masih ada slotnya kosong,” tambahnya.
Selain itu, kata mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) itu, pihaknya juga sudah mengajukan usulan tambahan kuota ke pemerintah pusat agar jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) bisa ditambah.
Sesuai ketentuan, satu rombel ditetapkan maksimal 32 peserta didik.
“Kami sudah mengajukan permintaan ke pusat agar bisa ditambah,” ujarnya.
Hanya saja, dia tidak bisa memastikan berapa tambahan peserta didik yang diusulkan untuk satu rombel.
“Tentu kalau disetujui, tambahan peserta didik dalam satu rombel akan dikondisikan. Kalau ruang kelasnya agak sempit, tentu tidak bisa ditambah banyak-banyak. Pokoknya sesuai dengan kondisi kelasnya agar anak-anak tetap nyaman belajar,” imbuh Achi.
Dia mengaku sejauh ini masih menunggu jawaban dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyiapkan berbagai langkah konkret untuk memastikan seluruh anak di kota ini tetap dapat mengenyam pendidikan.
Munafri memastikan tidak ada anak di Kota Makassar yang dibiarkan putus sekolah hanya karena persoalan daya tampung.
“Yang paling penting, anak-anak ini harus bisa sekolah. Ini tugas pemerintah memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” terang Appi.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita ke depan, terutama untuk menambah ruang kelas baru di wilayah-wilayah yang belum memiliki SMP,” tambah politisi Golkar ini.
Untuk itu, pihaknya mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel) di SMP negeri serta menjajaki sinergi dengan sekolah swasta untuk menyalurkan siswa yang tidak tertampung.
Pemerintah kota juga membuka opsi subsidi dan pola titipan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang putus sekolah karena keterbatasan daya tampung.
Pemkot akan mengupayakan penambahan kapasitas kelas dengan menambah 5–8 siswa per rombel di sekolah-sekolah negeri yang memungkinkan.
“Kalau rata-rata bisa tambah lima sampai delapan orang per rombel, tentu ini akan menurunkan jumlah siswa yang belum tertampung secara signifikan,” terangnya.
Penambahan rombel ini tetap harus diikuti prosedur pelaporan agar masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. (rhm)
