LANGKAH Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membekukan rekening tidak aktif menjadi perbincangan hangat. Bagi kami generasi muda, khususnya Gen Z yang sedang meniti hidup di era serba digital, kebijakan ini tentu menarik untuk dicermati secara kritis namun tetap objektif.
Di satu sisi, langkah PPATK itu merupakan upaya positif untuk memperkuat sistem keuangan nasional, terutama dalam mencegah tindak pidana seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di tengah maraknya kejahatan digital, tentu pembersihan terhadap rekening yang dianggap tidak aktif adalah bagian dari perlindungan sistemik yang penting.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, termasuk saya sebagai mahasiswa. Pertanyaannya kemudian: bagaimana sebenarnya batasan “rekening nganggur” itu didefinisikan? Apakah rekening milik pelajar atau mahasiswa yang hanya sesekali digunakan, namun sebenarnya disiapkan untuk kebutuhan mendesak, juga termasuk?
Bagi sebagian dari kami, memiliki rekening yang jarang digunakan bukanlah bentuk kelalaian, melainkan bagian dari cara merencanakan masa depan secara mandiri. Jangan sampai niat baik dalam menjaga sistem keuangan justru menciptakan ketidaknyamanan baru karena kurangnya sosialisasi atau mekanisme keberatan yang belum tersampaikan secara luas.
Menurut pandangan saya sebagai bagian dari Gen Z—yang akrab dengan teknologi dan literasi keuangan digital— transparansi menjadi kunci utama. Penting bagi PPATK dan lembaga keuangan lainnya untuk menyampaikan informasi ini secara menyeluruh: bagaimana proses identifikasi dilakukan, bagaimana masyarakat bisa mengecek status rekening mereka, dan apa yang harus dilakukan jika rekening mereka dibekukan.
Solusi yang bisa ditempuh adalah menggandeng pihak perbankan dan memanfaatkan platform digital untuk memberikan edukasi dan layanan pengecekan yang mudah diakses. Gen Z sangat responsif terhadap informasi digital, sehingga pendekatan komunikasi yang tepat akan sangat membantu membangun kepercayaan dan kepatuhan publik.
Bagi kami, kebijakan ini bukan sesuatu yang harus ditolak, tetapi harus didampingi dengan komunikasi yang terbuka dan berpihak pada hak-hak masyarakat. Langkah preventif seperti ini memang dibutuhkan, namun keberhasilannya akan jauh lebih terasa jika dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan edukatif.
Sebagai bagian dari Gen Z dan mahasiswa yang peduli pada masa depan bangsa, saya percaya bahwa dialog yang sehat antara kebijakan dan masyarakat adalah jalan terbaik untuk menciptakan sistem keuangan yang kuat dan adil. Semoga dengan adanya ruang komunikasi yang terbuka, kebijakan seperti ini dapat benar-benar memberikan perlindungan tanpa menimbulkan kebingungan.
Salam hangat dari Gen Z.
Peace. (jar)
