JAKARTA, BKM–Kota Makassar dinobatkan sebagai Kota Toleransi Nasional Tahun 2025.
Penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Kementerian Agama RI, ini menjadi momentum penting sekaligus pengakuan nasional atas kerja kolaboratif antara Pemerintah Kota Makassar dan FKUB dalam membangun iklim keberagaman yang rukun.
Capaian ini terasa semakin istimewa karena bisa menjawab tantangan besar di tahun sebelumnya, ketika Makassar sempat masuk dalam daftar 10 kota paling tidak toleran versi riset Setara Institute.
Kini, penghargaan tersebut menjadi jawaban konkret bahwa upaya pembenahan, dialog lintas agama, serta program penguatan kerukunan yang dikerjakan secara konsisten telah menunjukkan hasil nyata.
Sekretaris FKUB Kota Makassar, Usman Sofian, menegaskan bahwa Harmony Award 2025 bukan sekadar plakat penghargaan, tetapi simbol nyata dari kekuatan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam merawat kerukunan di Kota Makassar.
“Penghargaan ini lahir dari kerja panjang dan sinergi yang solid antara pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta komunitas akar rumput yang terus mengedepankan dialog, kebersamaan, dan toleransi sebagai fondasi pembangunan kota,” ujarnya, Sabtu (29/11).
Maka FKUB menegaskan Kota Makassar menjaga keberagaman dengan baik, sebagai kekuatan yang menyatukan, semua golongan, suku, RAS dan agama.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin,” tuturnya.
Dia menambahkan, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan FKUB, bersama para pemuka dari berbagai agama, menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, rukun, dan harmonis bagi seluruh warga.
“Dengan penghargaan Harmony Award 2025, Kota Makassar menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperkuat toleransi serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi identitas kota ini,” tukasnya.
Ketua FKUB Kota Makassar, Pro H Arifuddin Ahmad mengatakan, Kota Makassar mencatat pencapaian bersejarah dengan untuk pertama kalinya masuk nominasi sekaligus berhasil meraih Harmony Award 2025 untuk kategori FKUB Kinerja Baik.
Lanjut dia, penghargaan ini adalah kerja sama kolektif antara FKUB, Pemerintah Kota, forkopimda, Kementerian Agama, ormas keagamaan, majelis-majelis agama, tokoh-tokoh agama, serta seluruh stakeholder kota.
“Penghargaan yang diberikan Kementerian Agama RI ini menjadi pengakuan atas kerja kolektif seluruh unsur di Kota Makassar dalam merawat kerukunan dan memperkuat toleransi antarumat beragama,” terangnya.
Prof. Arifuddin Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang selama ini menjaga semangat kolaborasi.
“Semua bergerak bersama demi terciptanya suasana kota yang harmonis dan damai,” ujarnya.
Adapun beberapa program dilakukan FKUB kolaborasi Pemkot dan unsur terkait meliputi, dialog rutin tokoh lintas agama, perempuan, dan pemuda. Kemudian sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah terkait kerukunan umat beragama.
Selain itu, mediasi aktif dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan panitia pendirian rumah ibadah. Serta pelaksanaan Ngopi Kerukunan, forum dialog seputar interfaith.
Selanjutnya, inisiasi lahirnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan kerukunan dan toleransi. Juga pada konteks pembuatan aplikasi Makassar Sikatutui, platform digital pengajuan rekomendasi pendirian rumah ibadah.
Poin lain adalah, kerja sama untuk layanan rohani pasien. Dan penerbitan Buku Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Edisi 2025. Serta penerbitan SOP mekanisme Pendirian Rumah Ibadah.
Terlahir soal program peningkatan kapasitas melalui studi tiru dalam dan luar negeri. Dan pembentukan agen moderasi beragama di 153 kelurahan se-Kota Makassar.
Dia menegaskan, program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kualitas kerukunan masyarakat melalui konsep pendekatan Triasi, yaitu literasi, interaksi, dan rekreasi.
“Pendekatan ini menjadi strategi penting dalam membangun ruang dialog, memperluas pemahaman, serta menghadirkan aktivitas sosial yang mempererat hubungan antarumat beragama,” tukasnya. (rhm)
