Pemprov Ambil Alih Tujuh Kapal Ikan PT IKI

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 31 unit kapal ikan Mina Jaya yang dibangun PT Industri Kapal Indonesia (IKI) sejak tahun 1994, saat ini nasibnya terkatung-katung. Kondisi kapal-kapal tersebut dilaporkan Direktur Utama PT IKI, Edy Widarto kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang melakukan kunjungan kerja di Makassar, Kamis (25/8).
Menurut Edy, dari 31 unit yang dibangun, hanya dua unit yang saat ini dioperasikan PT Perikanan Nusantara. Sebanyak 12 unit sudah selesai namun belum beroperasi karena berbagai persoalan. Sementara 17 unit hingga saat ini belum diselesaikan.
Dari hasil pertemuan Dirut PT IKI dengan Menko Kemaritiman
dan Gubernur, disepakati jika Pemprov Sulsel akan mengambil alih tujuh unit kapal Mina Jaya yang sudah selesai namun belum pernah dioperasikan. Hanya saja yang menjadi kendala, 12 unit kapal tersebut mengalami berbagai kerusakan ringan hingga berat yang harus diidentifikasi dan diperbaiki sebelum digunakan.
Kapal itu, menurut Syahrul, rencananya akan digunakan untuk mengoptimalkan penangkapan ikan yang saat ini produksinya masih sangat kecil.
“Kami sangat butuh kapal penangkap ikan. Setiap tahun kita kehilangan sekitar Rp286 triliun dari sektor perikanan tangkap,” kata Syahrul.
Syahrul berjanji, Pemprov Sulsel akan menanggung biaya operasionalnya. Sementara keuntungannya, sekitar 30 persen akan disetor ke PT Perikanan Nusantara.
Dari 12 unit kapal yang diperkirakan bisa beroperasi, lima kapal bisa diperbaiki dengan estimasi biaya perbaikan per kapal sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp3 miliar. Sementara tujuh lainnya dalam kondisi rusak berat.
Menko Maritim, Luhut B Panjaitan mengatakan, daripada sudah 20 tahun mangkrak alias tidak digunakan, lebih baik dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, dia meminta dilakukan perluasan kawasan IKI agar bisa maksimal lagi dalam beroperasi.
“Kalau cuma 32 hektare, itu kecil. Sementara IKI diharapkan bisa melayani produksi dan renovasi kapal di Kawasan Timur Indonesia,” ungkapnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku siap memback up kebutuhan lahan PT IKI hingga 100 hektare.
Selain soal PT IKI, Menko Kemaritiman juga meninjau kawasan New Port. Dalam kesempatan itu, ia mendesak PT Pelindo IV menggenjot pembangunan New Port yang saat ini sedang dilakukan.
Sejauh ini, progres penyelesaiannya baru sekitar 30 persen. Sementara Luhut berharap proyek itu ditargetkan bisa selesai akhir 2017.
“Saya minta penyelesaian New Port bisa lebih cepat lagi. Maunya akhir 2017 sudah bisa jadi,” kata Luhut.
Agar pembangunan New Port bisa selesai tetap waktu sesuai target, Luhut mempersilahkan Pelindo IV menggandeng pihak ketiga alias swasta untuk ikut berkontribusi. Dia berharap kehadiran New Port nantinya akan semakin menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai hub di Indonesia Timur.
Lebih jauh, Luhut menyampaikan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar wilayah maritim di Indonesia segera diintegrasikan. “Kalau sudah terintegrasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi, utamanya di Sulawesi Selatan bisa dobel digit. Asalkan semuanya kompak, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pelindo IV dan stakeholder lainnya,” tegasnya.
Luhut juga mengatakan bahwa rencana Pelindo IV yang akan membuka 4 koridor ekspor langsung, yaitu 2 koridor dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan dan Papua sudah benar. Hal itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan efisiensi.
Apalagi, tambah Luhut, biaya transportasi di Indonesia adalah yang paling besar, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang. “Kalau bisa, biaya transportasi turun hingga 50 persen dengan adanya direct call atau sistem ekspor langsung ke luar negeri dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,” tandasnya.
Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Doso Agung mengungkapkan, hingga Desember nanti Pelindo IV akan membuka empat koridor untuk ekspor langsung ke luar negeri, yaitu koridor 1 dan 2 di Sulawesi, yakni Makassar dan Bitung, koridor 3 di Kalimantan yaitu Balikpapan dan Kalimantan Utara, serta koridor 4 di Papua.
Saat ini, untuk koridor 1 sudah dibuka, yaitu direct call atau sistem pengapalan langsung ke luar negeri dari Pelabuhan Makassar yang sudah berlangsung sejak 5 Desember 2015.
Di Makassar, selain direct call, Pelindo IV juga menghimpun kargo dari Papua, Kalimantan, Kendari dan Palu. Jika empat koridor ekspor langsung sudah terbuka semuanya, nantinya kargo tidak hanya melalui Makassar, tetapi juga bisa melalui pelabuhan lainnya.
“Rencannya, akhir Agustus ini Pelindo IV akan membuka direct call dari Pelabuhan Bitung, sebagai koridor 2,” kata dia.
Kemudian, pada September nanti, akan dibuka direct call dari Balikpapan sebagai koridor 3. “Di Balikpapan , kami punya dua pelabuhan, yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selain ada cabang (Pelindo IV), kami juga punya anak usaha yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang nantinya bisa membantu mewujudkan rencana tersebut,” terangnya.
Selanjutnya, pada Desember nanti, Pelindo IV juga akan membuka jalur direct call dari Papua, sebagai koridor 4. “Nantinya, jalur direct call dari Papua juga akan konektivitas dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengatakan, saat ini Sulsel adalah penyangga bagi daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Namun, lanjut dia, kendala yang selama ini sering dihadapi adalah terkait regulasi. Sehingga, dia berharap hal itu bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi masyarakat Indonesia sangat bergantung pada KTI. (rhm/rus)