MAKASSAR, BKM — Beberapa pekan terakhir, pemerintah pusat mewacanakan untuk menggunakan dan mengelola dana haji untuk pembangunan. Dana umat itu akan diinvestasikan untuk berbagai proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.
Diminta komentarnya seputar rencana itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan rencana kebijakan itu menjadi domain dari pemerintah pusat.
“Mau bagaimana bentuknya, saya tidak ikut campur disitu karena itu domainnya pemerintah pusat,” ungkapnya, Senin (31/7).
Namun, kata orang nomor satu di Sulsel itu, ada beberapa catatan yang harus ditekankan ke pemerintah pusat jika rencana tersebut akan diwujudkan.
Diantaranya, pemerintah pusat harus menjamin dana rakyat tersebut tidak hilang. Kedua, dana rakyat itu harus kembali ke rakyat juga. Dan yang terpenting adalah seluruh masyarakat harus melakukan kontrol sama-sama, pemerintah menggunakan untuk apa dana tersebut.
“Kalau menguntungkan kenapa tidak? Tetap penggunaannya harus kita kontrol.
Dipakai itu untuk apa dan apakah akan kembali ke rakyat serta tidak merugikan rakyat,” tegas Syahrul.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Jumat (28/7) membenarkan wacana seputar dana haji yang akan diinvestasikan ke pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, dana haji tersebut merupakan uang muka para calon haji yang mendaftar untul naik haji sekitar 10 tahun mendatang. Bahkan ada yang 30 tahun seperti di Sulawesi Selatan.
Menurut orang nomor dua di Indonesia itu, jika disimpan saja tanpa dikelola, ada resiko yang harus dihadapi.
“Ongkos naik haji itu kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan untuk dikelola, ada inflasi. Jadi harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan yang terkait dolar. Katakanlah untuk proyek jalan tol,” ungkap JK.
Dia memaparkan jika misalnya dana haji itu diinvestasikan ke pembangunan jalan tol dengan keuntungan 15 persen setahun, tentu dana tersebut tetap aman. Alasannya dana itu tidak terkena inflasi karena keuntungan yang diperoleh lebih tinggi dari inflasi.
“Katakanlah diinvestasikan untuk jalan tol yang keuntungannya 15 persen setahun, itu akan lebih tinggi dari pada inflasi. Kalau tidak kita akan bangkrut. Bisa-bisa tidak naik haji,” pungkasnya. (rhm)
