MAKASSAR, BKM– Program terbaik yang dicanangkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sepertinya sulit terwujud tahun ini. Program tersebut yakni pengadaan Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Bintang Lima.
Polemik kepemilikan lahan yang masuk area pembebasan menjadi kendalanya. “Anggaran APBD Pokok 2018 untuk pembebasan lahan TPA belum bisa dialokasikan, sebab masih sementara dilakukan pendataan lahan,” ungkap Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, Abdi Asmara di Kantor DPRD, Kamis (25/1).
Apalagi lanjut Legislator Fraksi Demokrat, ada beberapa warga yang mengklaim memiliki hak atas sejumlah lahan yang masuk dalam pembebasan. “Pemerintah harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, jangan sampai setelah dilakukan pembayaran belakangan ada warga yang mengaku lebih berhak dengan sejumlah alat bukti berupa alas hak yang lebih kuat,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, TPA Bintang Lima adalah program yang termasuk dalam skala prioritas. Sebab pembenahan dan perluasan sudah sangat mendesak, mengingat volume sampah Kota Makassar yang diangkut ke TPA terus meningkat tiap tahun.
“Semakin tahun, lahan di TPA makin sempit, sementara volume sampah baik dari sampah rumah tangga, hotel dan restoran bertambah,” tuturnya.
Sementara dikonfirmasi kemarin, Kepala Dinas Pertanahan kota Makassar, Manai Sofyan menjelaskan, tahun ini, hanya akan menyelesaikan pendataan lahan yang akan dibebaskan. Pasalnya, pada anggaran pembebasan yang dialokasikan pada APBD 2017 sebesar Rp7 milyar tidak terpakai akibat data kepemilikan lahan belum jelas.
“TPA Bintang Lima masih dalam perencanaan, 2018 ini belum dianggarkan karena masih tahap perencanaan. Setelah datanya rampung maka untuk anggaran pembebasan bisa langsung dianggarkan,” katanya.(ita)
