HL Cetak

NAMA Prof Dr dr Abd Razak Thaha begitu populer. Terutama di kalangan akademisi, dan praktisi kesehatan. Lelaki bersahaja yang akrab disapa Prof Atja ini, sudah menggoreskan tinta emas dalam perjalanan hidupnya sebagai lelaki yang memiliki dedikasi terhadap tugas dan profesinya.

Bukan hanya di Sulsel. Karena pengalaman dan kedalaman ilmunya, Prof Atja saat ini dipercaya menjadi Dewan Pengawas di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat. Ia kerap dimintai pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan kesehatan.

Jiwa sosialnya juga cukup tinggi. Terbukti, ketika ditemukan kasus gizi buruk di Asmat, Papua, lelaki kelahiran Tual, Maluku Utara, 23 Maret 1949 terjun langsung ke sana melakukan pendampingan.

Karirnya sebagai akademisi dan dokter sangat cemerlang. Namun, tiba-tiba dia memutuskan untuk terjun ke politik. Dunia yang selama ini dijauhinya. Prof Atja memutuskan bergabung dengan PDIP dan menjadi calon legislatif DPR RI.

Banyak orang bertanya-tanya, bahkan menyayangkan keputusan itu. Terutama kolega dan keluarganya. Kenapa harus mengambil jalan itu. Pertanyaan lain yang muncul kemudian, sosok religius itu kenapa memilih bergabung ke PDIP yang nasionalis. Bukan partai religius.
Ternyata, ada alasan penting dia memutuskan memilih jalan tersebut.

Dia bertutur, keputusan itu diambil setelah melewati perjalanan panjang dan salat istikharah. Juga melalui perdebatan sengit dalam keluarga.

Selama menjadi akademisi dan pengurus besar IDI, berbagai persoalan terkait kesehatan menjadi perhatiannya.

Di berbagai negara, menurut Prof Atja,  makin baik pendapatan perkapita makin baik status kesehatan. Tapi,  di Indonesia terjadi anomali. Dimana,  lanjutnya,  kenaikan pendapatan per kapita tidak sejalan dengan status kesehatan.

Prof Atja menjelaskan,  pemerintah telah memberikan keberpihakan yang positif. Buktinya, APBN Kesehatan 2017 meningkat 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2014. Tetapi, katanya, status kesehatan tidak membaik signifikan bahkan penyakit-penyakit tidak menular meningkat tajam.

“Sebagai akademisi, selama lebih dari 40 tahun saya telah bekerja bersama masyarakat melalui dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian khususnya dalam bidang kesehatan. Bekerja sekuat tenaga di wilayah hilir mendampingi para kader, pekerja-pekerja sosial serta tenaga-tenaga kesehatan baik pemerintah maupun non-pemerintah,” ujar Prof Atja.

“Dari pengalaman yang panjang tersebut lahir kesadaran bahwa kerja-kerja keras tersebut harus dilengkapi dengan kerja cerdas melalui pembuatan kebijakan-kebijakan di wilayah hulu yang memihak kepada kepentingan masyarakat khususnya kelompok ekonomi bawah. Dan institusi politik yang strategis untuk maksud tersebut adalah lembaga legislatif. Itulah yang memotivasi saya untuk maju sebagai caleg,” ungkap Prof Atja pada sesi diskudi Mempoki ri BKM, Kamis (13/12).

Kenapa mesti memilih PDIP? Prof Atja mengatakan, karena sejauh ini berdasarkan pengamatannya, PDIP menjadi partai yang paling konsisten memberi perhatian pada persoalan kesehatan.

“Saya jadi saksi. Salah satu fraksi yang konsisten memihak perjuangan kesehatan di DPR RI adalah PDIP,” ungkapnya.

Saat ini, Prof Atja merupakan satu-satunya guru besar yang mendaftarkan diri menjadi caleg. Dia tercatat sebagai caleg DPR RI daribPDIP di Dapil I meliputi Makassar,  Gowa,  Takalar,  Jeneponto,  Bantaeng dan Kepulauan Selayar.

Kendati maju bertarung, Prof Atja mengaku tidak memiliki tim sukses dan tidak memiliki sekretariat. Namun dia percaya ada manajemen ilahi. Artinya, Allah sudah mengatur segala sesuatunya.

Namun, bukan berarti Prof Atja tidak optimis menghadapi pertarungan. Dengan latar belakang profesional, berbagai macam organisasi, dia yakin banyak yang mendukungnya. “Jadi tidak susah untuk kampanye,” tandasnya. (rhm/rus)

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akhirnya melantik 14 sekretaris camat (sekcam). Pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Penghibur, Senin (10/12).
Dalam sambutannya, Danny mengatakan pergeseran dan mutasi lumrah terjadi dalam sistem birokrasi. Akan selalu ada rotasi dan penyegaran jabatan demi terciptanya performa pemerintahan yang lebih baik.
Danny menegaskan bahwa pelantikan sekcam ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan politik. Ia menganalogikan, birokrasi bagaikan es cream. Untuk menghasilkan kualitas es cream yang baik harus terus diputar. Namun tidak boleh berlebihan. Karena terlalu diputar akan terlalu cair.
“Ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ada yang bilang untuk kepentingan pilkada 2020. Saya bilang masih terlalu jauh. Saya tidak pikirkan itu. Tidak ada urusan dengan tim pemenangan. Saya juga tidak ada dendam politik. Sisa jabatan saya tinggal 6 bulan. Saya harus mewariskan sistem yang baik. Birokrasi yang tangguh. Ini demi rakyat Makassar, bukan kepentingan pribadi saya,” ujar Danny.
Baginya, sangat disayangkan jika prestasi yang telah dicapai Makassar saat ini mundur lagi. Mereka yang dilantik ini telah melalui berbagai kajian mendalam. Mulai dari laporan media, tokoh masyarakat, dan usulan berbagai pihak.
“Namun itu semua hanya sebagai bahan pertimbangan. Yang terpenting adalah bukti kinerja, bukti integritas, serta kerja-kerja yang baik. Bukan orang lain yang membuat anda di posisi ini, tapi kerja-kerja kalian sendiri selama ini,” tandasnya.
Secara politis, Danny mengaku ada pihak yang menyebutnya keliru dengan komposisi yang ada. Namun baginya ini bukan untuk kepentingan pribadinya. Melainkan untuk kebaikan Makassar ke depan.
“Saya tidak mau mengotori diri saya. Kalau orang mampu dia akan dapat. Saya tidak ada dendam politik. Walau kadang saya dikatai bodohlah karena ada nama saya promosikan yang mungkin berbeda pilihan politik. Tidak apa itu. Saya melihat kerja orang. Jika layak, kinerja bagus, berintegritas, loyal pada pimpinan secara professional, saya promosikan,” tukasnya.
Danny berharap jika sekcam yang dilantik ini mampu bekerja sama dengan camat untuk mewujudkan kesuksesan pemerintahan.
“Camat bukan sekcam, sekcam bukan camat. Namun keduanya harus bersinergi, Sekcam harus membantu camat. Sukses sekcam adalah sukses camat juga. Begitu pun sebaliknya,” ucapnya.
Salah satu sekcam yang dilantik adalah mantan Lurah Tamalanrea Jaya Andi Salman Baso. Salman dilantik sebagai Sekcam Tamalanrea.
Salman mengatakan, dirinya sebenarnya tidak mengetahui apapun bahwa akan diantik sebagai sekcam Tamalanrea. Karena sebelum pelantikan digelar, dirinya tidak menerima pemberitahuan.
“Saya tidak pernah tahu saya akan dilantik sebagai sekcam Tamalanrea. Karena sebelum pelantikan berlangsung, tidak ada pemberitahuan sama sekali,” katanya.
Menurut Salman, hingga Senin dini hari (10/12) pukul 01.00 Wita, dirinya belum mengetahui akan ada pelantikan. Ia mengaku jika baru pada subuh hari dirinya menerima undangan melalu telepon. Salman diminta bersiap untuk dilantik sebagai sekcam Tamalanrea.
“Ini sangat suprise, karena saya termasuk lurah baru atau junior yang ada di Kecamatan Tamalanrea. Banyak teman lurah yang lebih senior dari saya,” tandasnya.
Olehnya itu, sambung Salman, dirinya akan terus berkoordinasi dalam menjalankan tugas barunya. “Sudah dari awal saya sampaikan, saya sebagai junior di dunia pemerintahan. Jadi saya selalu berkoordinasi dan minta petunjuk kepada yang senior juga. Saya juga lurah baru. Saya tidak pernah merasa hebat. Tapi koordinasi yang utama,” tambahnya.
Sementara Andi Muhammad Adri, Sekcam Ujung Tanah yang baru dilantik, mengatakan dengan diberikannya amanah ini, dirinya siap untuk menjaga kepercayaan yang diemban. Dalam waktu dekat ia akan konsolidasi dengan tokoh masyarakat di wilayahnya.
Baginya, silaturahmi ke masyarakat serta tokoh-tokohnya, menjadi hal yang memang harus dilakukannya sebagai salah satu pimpinan kecamatan. Selain itu, dirinya dalam waktu dekat juga akan melakukan kunjungan ke berbagai kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah. (nug/rus/b)

MAKASSAR, BKM — Jelang akhir tahun, pembahasan tripartit terkait upah minimum provinsi (UMP) bakal berlangsung alot. Tarik menarik kepentingan antara perusahaan dan tenaga kerja bisa dipastikan akan terjadi.
Sebelum pembahasan terkait UMP digelar di setiap provinsi, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Hanif Dhakiri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK).
Berdasarkan surat edaran tersebut, UMP tahun 2019 naik 8,03 persen.
Ditemui usai menyerahkan sertifikat di Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar, Rabu (17/10), Hanif mengatakan kenaikan UMP dan UMK tersebut telah mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Dasarnya itu PP (Peraturan Pemerintah) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Soal harga diukur pakai inflasi yang besarnya 2,8 persen, dan pertumbuhan ekonomi kita pakai 5,1 persen,” katanya.
Hanif berharap keputusan ini harusnya bisa diterima dengan baik oleh buruh, pengusaha dan calon tenaga kerja. Sebab dengan skema perhitungan yang ada di PP 78 UMP akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.
“Pekerja tidak usah repot demo, karena dipastikan naik. Bagi pengusaha, dengan adanya formula kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi lebih mudah membuat perencanaan keuangan, karena kenaikan upah terprediksi,” jelasnya.
Dengan kenaikan upah seperti ini, Hanif menyebutkan dunia usaha bisa berkembang dan lapangan kerja akan terbuka. Ini akan memberikan kesempatan bagi calon pekerja untuk masuk mendaftarkan diri ke perusahaan.
Dengan adanya surat edaran ini, para gubernur diminta untuk mengumumkan UMP di daerah masing-masing mulai 1 November 2018. Kemudian ditetapkan paling lambat 21 November 2018.
Jika merujuk dari surat edaran tersebut, dapat diprediksi UMP untuk Provinsi Sulsel pada tahun 2019 naik menjadi Rp2.861.531. Hal itu jika dikalkulasikan dengan UMP Sulsel 2018 yang sebesar Rp2.647.000.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah mengakui kenaikan UMP harus dilakukan secara bertahap. Saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendukung dunia usaha dengan mempermudah perizinan.
“Kalau kita terus menuntut hak saja, ini akan jadi bom waktu. Sekarang tinggal dipilih mau naik bertahap tapi rutin, atau langsung naik besar tapi di ujungnya semua kolaps,” pungkasnya.
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulsel Andi Mallanti, menegaskan sikapnya yang menolak rencana kenaikan UMP tersebut. Menurutnya, kenaikan yang mengacu pada regulasi baru PP 78 itu tidak rasional.
”Penentuan kenaikan UMP tersebut berpatokan pada pertumbuhan dan inflasi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional itu kan sebesar 8,2 persen. Sementara di Sulsel di atas angka tersebut,” cetus Andi Mallanti yang dihubingi tadi malam.
Sejak tahun 2015, kata dia, pekerja dan buruh menolak PP 78 sebagai dasar penetapan kenaikan UMP dan UMK. Sebab hal itu sangat merugikan.
”Yang lebih mengecewakan kita, karena gubernur yang mendapat amanah dan kewenangan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 untuk menetapkan UMP, tidak berkutik. Hanya mengikut pada pemerintah pusat dan sekadar menandatangani. Padahal seharusnya, UMP ditentukan berdasarkan usulan dewan pengupahan provinsi,” terangnya. (rhm/rus)

MAKASSAR, BKM — Makassar Eight Festival and Forum atau yang lebih dikenal dengan sebutan F8, digelar 10-14 Oktober mendatang. Duka masyarakat Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah yang tertimpa bencana gempa dan tsunami, menjadi bagian dalam perhelatan ini.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, mengundang 60 orang perwakilan pengungsi korban gempa dan tsunami pada acara pembukaan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari solidaritas Makassar untuk Palu.
Orang nomor satu Makassar yang akrab disapa Danny itu mengatakan, kehadiran korban yang mengungsi di Makassar, diharapkan bisa membangkitkan kembali Palu, yang beberapa waktu lalu diterjang bencana.
“Ini merupakan salah satu bentuk solidaritas kita. Membangkitkan saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengungsi di Kota Makassar akibat gempa dan tsunami di Palu,” ujar Danny saat rapat koordinasi persiapan F8 di kediaman pribadinya Jalan Amirullah Makassar, kemarin.
Sebelumnya, Danny mengatakan, pada pembukaan gelaran F8 di Anjungan Pantai Losari 10 Oktober mendatang, ada pentas khusus tentang situasi Palu. Selain itu, pada setiap segmen juga akan ada pengumpulan donasi untuk korban.
”Kita memasukkan aksi untuk Palu pada F8. Untuk itu coba kita tambah dan ubah sedikit temanya. Jadi setiap segmen akan diputarkan video tentang bagaimana kondisi Palu,” terang Danny.
Tak hanya itu. Even yang digadang-gadang akan dihadiri 1,5 juta pengunjung tersebut, juga akan ada pengalangan dana untuk korban gempa dan tsunami Sulteng. “Setiap hari akan ada kegiatan penggalangan dana merupakan bagian dari aksi kemanusiaan di F8,” imbuhnya.

Pasien Operasi Meningkat

Sembilan hari pascagempa dan tsunami yang melululantakkan Palu, Donggala dan Sigi, korban yang dievakuasi ke rumah sakit di Makassar terus bertambah jumlahnya. Di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, pada Minggu (7/10), tambahan jumlah pasien mencapai 51 orang.
Dengan penambahan tersebut, total pasien yang ditangani di RS ini telah mencapai 215 orang. Terdiri dari laki-laki 90 orang, dan perempuan 125 orang.
“Pasien yang masih dirawat sampai saat ini sebanyak 110 orang. Kalau yang diperbolehkan pulang sebanyak 103 orang,” ujar Nur Hasan, Kasubag Humas RSUP DR Wahidin, kemarin.
Dari angka itu, pasien balita hingga remaja sebanyak 21 orang. Sedang pasien usia dewasa hingga lansia (lanjut usia) mencapai 89 orang. Untuk pasien yang dioperasi berjumlah 50 orang.
”Jumlah pasien operasi mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari sebelumnya,” jelas Nur Hasan lagi.
Ditanya tentang daya tampung, Nur Hasan mengatakan, RS Wahidin masih mampu menampung pasien yang dibawa dari Sulteng. Kapasitas dan fasilitas rumah sakti masih sangat memadai. Utamanya untuk pasien rawat inap. Termasuk pasien operasi.
Di Rumah Sakit Umum (RSU) Daya, Kota Makassar, pasien baru yang dirawat bertambah 18 orang. Dengan penambahan itu, total korban gempa dan tsunami Sulteng yang mendapat perawatan di tempat ini berjumlah 133 orang.
”Ada tambahan pasien 18 orang hari ini (kemarin). Jumlahnya tidak terlalu signifikan dibanding hari-hari sebelumnya,” ujar Wisnu Maulana, Kasubag Humas RSUD Daya, Minggu (7/10).
Dari keseluruhan pasien korban bencana yang dirawat, 90 orang di antaranya telah diperbolehkan pulang. Sementara yang menjalani perawatan itu sebanyak 36 orang. “Rata-rata yang kita rawat sekarang pasien korban luka. Jumlahnya 11 orang. Selebihnya ibu hamil,” jelasnya.
Diakui Wisnu, ada pula pasien yang harus dirujuk ke RSUP Wahidin. Jumlahnya tujuh orang. Hal itu dikarenakan keterbatasan alat yang dimiliki RSU Daya.
Informasi yang diperoleh Wisnu, akan datang lagi tambahan pasien dari Palu. Mereka dibawa dengan menggunakan pesawat Hercules. (nug-mat/rus/c)