MAKASSAR, BKM– Setelah sukses menggelar seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan untuk posisi pejabat eselon II, III, lurah dan camat, serta calon direksi perusahaan daerah, kini Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akan membuka lelang calon kepala sekolah (Cakep), pekan depan.
Bahkan Danny sapaan akrabnya menegaskan, lelang calon kepala sekolah tersebut untuk semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menegah atas (SMA).
“Pokoknya nanti lihat saja, pekan depan ada kejutan lelang jabatan Cakep (calon kepala sekolah),” ujar Danny, Jumat (11/9).
Menurutnya, lelang jabatan tersebut juga merupakan bagian dari evaluasi. Apalagi, ia mengaku dunia pendidikan di Kota Makassar mulai kacau seperti pandangan masyarakat ke guru sudah negatif, begitupun dengan siswanya di lapangan.”Ada hal-hal yang dievaluasi, guru dan siswa sudah kacau sekali mi,” ucap Danny.
Danny juga mengaku telah memerintahkan Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh untuk memulai lelang jabatan tersebut.”Saya sudah perintahkan pak Sekkot untuk mulai,” tegas Danny.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) di Disdikbud Kota Makassar, Hasbi mengatakan, pihaknya selaku pelaksana teknis telah mempersipakan bahan yang dibutuhkan seperti syarat yang akan dilalui Cakep.”Pihaknya tinggal menunggu perintah pimpinan (wali kota) selaku pengambil kebijakan, katanya.
Salah satu syarat, jelas Hasbi, para peserta calon lelang jabatan juga harus sehat secara jasmani dan rohani, tidak pernah dikenakan hukuman sedang dan berat.
Menyikapi lelang jabatan calon kepsek tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyambut baik. Bahkan mereka mendesak untuk segera dilaksanakan.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Bidang Pemerintahan dan Hukum, Busranuddin Baso Tika, mengatakan, kinerja kepala sekolah saat ini sudah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan amanah.
“Lelang jabatan calon kepsek seharusnya sudah dilaksanakan usai lebaran lalu, tapi tidak kunjung dilakukan. Saya minta wali kota segera gelar lelang jabatan tersebut sehingga mendapatkan calon kepsek yang profesional,” ujarnya saat di DPRD Makassar, kemarin.
Busranuddin juga menyerahkan sepenuhnya ke Pemkot Makassar terkait usulan dan mekanisme dalam proses seleksi calon kepala sekolah melalui lelang jabatan.
“Kita tidak pernah mengusulkan dan tidak pernah diminta usulan, karena itu merupakan hak proregatif wali kota dalam melakukan proses pelelangan jabatan calon kepsek tersebut,” ujarnya.
Penegasan yang sama disampaikan anggota Komisi A, Jufri Dg Pabe. Menurutnya, proses lelang jabatan calon kepala sekolah seharusnya telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk melengserkan kepala sekolah yang tidak profesional dalam menjalankan tugas serta tidak transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
“Saya mendukung proses lelang jabatan ini, karena banyak kepsek di Kota Makassar yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangannya,” kata Jufri.
Sekertaris Komisi A DPRD Makassar, Rudianto Lallo, juga mempunyai harapan besar dalam proses lelang jabatan kepsek. Rudi berharap dalam proses tersebut ditemukan kepala sekolah yang bertanggung jawab dan amanah serta tidak mencoreng dunia pendidikan di Kota Makassar. (man-ita/b)
