Renovasi Gedung DPRD Rp4 M Disorot

MAKASSAR, BKM–Renovasi gedung DPRD Kota Makassar yang menelan biaya Rp4 miliar kembali menuai kritikan dari anggota dewan setempat. Pasalnya, pembangunan gedung dewan tersebut dinilai mubassir.
Anggota Komisi A, Abdi Asmara, Minggu (11/10) mengatakan, pembangunan kantor dewan yang sudah berjalan satu bulan lebih ini penuh dengan rekayasa, agar anggarannya mudah tersalurkan walau tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
Menurut dia, tidak berselang lama setelah diperbaiki kini dirombak lagi dengan model yang baru.
“Pembangunan gedung perkantoran ini sebagai tanda tidak adanya perencanaan yang matang yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga bangunan yang masih bertahan lama untuk digunakan berkantor akan dirombak terus,” jelas Abdi.
Tidak hanya itu, Abdi juga mencurigai pembangunan pekerjaan yang sementara berlangsung dikhwatirkan tidak sesuai dengan bastek atau ketidakkesesuain bahan material yang dipasang dengan yang tertuang dalam kontrak kerjasama.
“Kami akan bersurat ke Wali Kota Makassar untuk mempertegas para pengawas internal mereka, sebab selama tahap pembangunan ini, kami akan terus memantau,” katanya.
Apalagi, kata Abdi, bangunan tersebut baru sekitar satu bulan dilakukan pengecatan ulang yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah.
“Alangkah baiknya jika anggaran renovasi untuk gedung DPRD Makassar dialihkan ke pembangunan fisik seperti perbaikan gorong-gorong dan drainase untuk mengantisipasi kebanjiran pada musim hujan nantinya daripada bubassir,” bebernya.
Hal yang sama diungkapkan legislator Partai Golkar, Wahab Tahir. Menurut dia, renovasi dilakukan agar SKPD tersebut bisa lolos dari mutasi, SKPD yang serapannya minim terancam terdepak dari jabatannya. Apalagi, kata dia, wali kota telah memberikan waktu selama empat pekan untuk memperbaiki kinerja mereka.
“SKPD saat ini kerja asal-asalan. Mereka memburu target sampai diatas 50 persen untuk tetap duduk dikursinya,” jelasnya.
Sementara Bursnuddin Baso Tika mengatakan sebagai tuan rumah, Sekwan tidak mungkin tidak tahu dengan proyek tersebut, sedikit banyaknya sekwan pasti tahu seberapa besar anggaran yang digunakan.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Dewan Kota Makassar, Adwi Awan Umar, mengaku, tidak tahu menahu proyek tersebut. Menurut dia, walau sebagai tuan rumah, seluruh anggaran renovasi gedung diatur oleh Dinas Perumahan dan Perkantoran.”Kami tidak tau itu dek, dinas perumahan yang paling tahu semuanya itu, kami di dewan tinggal mengurus administrasi anggota dewan saja, ” singkatnya, kemarin.(ita/war/c)