MAKASSAR, BKM–Anggota Komisi B Bidang Keuangan DPRD Makassar, mulai menagih janji direksi dienam Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar, jelang 100 hari kerja.
Enam perusahaan plat merah tersebut yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusda Pasar Makassar Raya, Perusda Terminal Makassar Metro, Perusda Parkir Makassar Raya, Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Perusda Badan Perkreditan Rakyat (BPR).
Sejumlah program kerja yang dijanjikan direksi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat fit and propert tes calon direksi mulai ditagih satu persatu. Bahkan, anggota Komisi B akan melakukan pemanggilan.
“Kita akan mengagendakan pemanggilan seluruh direksi perusda yang terpilih lewat lelang jabatan untuk dievaluasi akhir bulan ini. Pemanggilan tersebut juga untuk membicarakan sejauhmana program kerja para direksi perusda tercapai selama menjabat,” tegas Ketua Komisi B, Amar Busthanul, Senin (16/11).
Amar juga menegaskan, dalam pertemuan tersebut, Komisi B juga akan menagih progres kerja direksi jelang 100 hari kerja.”Pada 100 hari kerja, kami juga akan menagih janji para direksi perusda sebagai bentuk komitmen ke Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat. Apalagi keenam perusda merupakan mitra kerja Komisi B,” ujar Amar, di Kantor DPRD Makassar.
Amar juga menilai, para direksi dienam perusda merupakan orang-orang terbaik di bidangnya karena mampu meyakinkan panitia seleksi. Dengan demikian kita ingin melihat kualitas mereka melalui progres pendapatan perusahaan masing-masing.”Jika PAD meningkat tentunya kita mendukung, tapi kalau jalan ditempat atau malah rugi, dewan bisa rekomendasikan untuk diganti,” jelasnya.
Perusda, ujar Amar, merupakan salah satu andalan pemkot dalam mencapai target PAD. Olehnya itu, diharapkan seluruh direksi mampu meningkatkan pendapatan dibanding pejabat lama, sebagai wujud dari janji mereka saat mengikuti lelang. “Sebelumnya para calon direksi menawarkan kenaikan pendapatan. Saatnya mereka membuktikan janji itu,” jelasnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat, Basdir. Basdir meminta keseriusan para direksi untuk memajukan perusda. Salah satu titik evaluasi dewan saat ini adalah, sejauh mana kreativitas memanfaatkan potensi yang ada, sebab selama ini perusda dianggap gagal, karena seringkali kesulitan mencapai target pendapatan tahunan.
Basdir mencontohkan, PDAM yang ditargetkan tahun ini bisa menyetor dividen ke Pemkot Makassar sebesar Rp7 miliar belum seberapa. Menurut dia, nilai itu bisa dilampaui berkali lipat jika PDAM mencegah kebocoran pipa di pelanggan ilegal.”Kita merujuk kinerja PDAM Kota Surabaya yang mencapai pendapatan sekira Rp500 miliar setiap tahun. Padahal jumlah pelanggan dan tarif air di Surabaya tidak jauh beda dengan Kota Makassar,” tegas Basdir.
Tidak hanya itu, Basdir juga ingin melihat perubahan yang terjadi dilingkup PD Parkir Makassar Raya. Sebab beberapa tahun lalu, PD Parkir hanya mampu mememberikan dividen sangat rendah akibat menjamurnya jukir ilegal. Apalagi menurut Basdir, janji Dirut PD Parkir, Irianto Ahmad akan menertibkan jukir ilegal telah ditunggu-tunggu hasilnya.”Disekililing kita masih banyak jukir-jukir liar yang beroperasi, penertiban ini kita belum lihat sama sekali. Termasuk progres perusda lainnya seperti terminal, pasar dan BPR yang masih minim devidennya ke pemkot,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, H Ibrahim Saleh meminta PD Parkir bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar untuk segera menindaki keberadaan Juru Parkir (Jukir) liar yang berada di sejumlah titik di dalam Kota Makassar. Jukir liar ini dinilai sangat mengganggu kenyamanan warga Kota Makassar, karena salah satu faktor pemicu kemacetan. Bahkan, jukir liar yang beroprasi seringkali berlagak preman atau premanisme.
“Jukir liar wajib ditertibkan PD Parkir bekerjasama dengan Satpol PP. PD Parkir harus tegas,” tandas Ibe, sapaan akrabnya.
Lanjut Ibe, untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia dibutuhkan kedisiplinan di dalam lingkup pemerintah ataupun masyarakatnya sendiri.
Dari pantauan BKM, titik titik jukir liar berada di samping kantor Balai Kota Makassar, depan Mall Panakkukang Jalan Boulevard, depan Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar tepatnya di Jalan Penghibur.(ita/b)
