MAKASSAR, BKM–Rapat pembahasan anggaran pada APBD pokok 2016 antara Komisi D DPRD Sulsel dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Sulsel akhirnya ditunda, Rabu (25/11).
Salah satu alasan tertundanya rapat pembahasan APBD Pokok tersebut dikarenakan pejabat yang mewakili gubernur lebih memilih mengikuti Gubernur Sulsel mendampingi Presiden Joko Widodo, Rabu (25/11).
Wakil Ketua Komisi D, Rudi Pieter Goni akhirnya menskorsing rapat yang diikuti Kadistarkim Andi Bakti Haruni bersama jajarannya.
“Agar pembahasan ini lebih efektif, maka rapat kami skors. Apalagi, perwakilan dari gubernur juga harus hadir,” ujar Rudi. Legislator PDIP Sulsel ini juga meminta setiap anggota komisi D dapat menyiapkan daftar inventarisasi masalah.
Sementara itu, anggota Komisi D Sugiarti Mangunkarim, mengungkapkan, penundaan rapat dengan Dinas Tarkim sangat penting karena ada masalah yang sangat krusial terkait pembahasan anggaran untuk Central Poin of Indonesia (CoI) dan Wisma Negara.
“Persoalan di Distarkim sangat krusial sehingga tak bisa terburu- buru. Kami berharap hal ini dikomunikasikan dengan lembaga lainnya seperti Badan Musyawarah (Bamus). Apalagi Target pengesahan APBD Pokok 30 November nanti,” jelasnya.
Anggota Komisi D lainnya, Selle KS Dalle juga mengharapkan Pemprov serius meminta dokumen persetujuan dari pemerintah pusat terkait jaminan
Pendukung dari APBN bahwa program CoI merupakan proyek proritas.”Pemprov sudah mengalokasikan anggaran untuk CoI sebesar Rp161 miliar lebih dan kembali akan diusul Rp51 miliar lebih. Kita sudah dukung anggaran Rp60 miliar dengan cacatan ada dukungan APBN, tapi ternyata tak ada dana APBN, “pungkas legislator Demokrat Sulsel ini.(rif/war/c)
Dampingi Gubernur, Rapat APBD Pokok Tertunda
×
