Kartu Indonesia Pintak tak Efektif

MAKASSAR, BKM — Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini telah menjadi program andalan Presiden RI Joko Widodo ternyata tidak berjalan efektif di Sulsel.
Bahkan, pemprov mengaku tak tahu menahu soal adanya kartu tersebut. Padahal, diketahui, KIP dapat menjamin pendidikan rakyat miskin hingga lulus SMA.
“Nanti Presiden datang ke sini baru diserahkan, datang ke Maros diserahkan, datang ke Barru diserahkan. Namun, secara administrasi pihak kementerian belum pernah menyampaikan ke kita. Jadi, kita tidak tahu,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidikin Sulsel, Salam Soba, Selasa (3/5).
Bahkan diakuinya, tujuan dari KIP tersebut tidak diketahui pihaknya. Sebab, selama ini belum pernah ada koordinasi. “Kami tidak tahu karena itu program presiden, pihak kepresidenan yang tahu. Kita lihat nanti pada saat kunjungan baru dibagikan,” imbuhnya.
Namun, di sisi lain, ia mengatakan pusat tetap memberikan beasiswa kepada warga miskin dan ke sejumlah sekolah.”Itu langsung dari kementerian ke sekolah-sekolah,” kata Salam.
Ia berharap, KIP ke depannya dapat segera dilaporkan ke pemprov agar dapat diketahui seperti apa perkembangan di Sulsel.
“Supaya ada data di kita untuk menyampaikan seperti apa permasalahannya,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Latif, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel. Ia juga mengaku tidak tahu soal KIP.
“Belum jelas seperti apa bentuk Kartu Indonesia Pintar,” ungkapnya.
Bahkan, ia juga tidak mengetahui sudah berapa KIP yang dibagikan pada beberapa kunjungan Presiden ke Sulsel.
Berdasarkan laporan diterimanya, belum ada koordinasi dengan baik antara pemprov dan kementerian, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Sosial. “Ini yang mau kita bicarakan lebih jauh nantinya dengan kementerian,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya dalam kujungan kerjanya di Sulsel mengatakan, sebelumnya persoalan KIP memang telah menjadi laporan di beberapa provinsi.”Kami mendengar bahwa Kartu Indonsia Pintar belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” katanya.
Untuk itu, Teuku berjanji akan melaporkan persoalan KIP ini ke Menteri Pendidikan Anies Baswedan saat rapat kerja. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat hanya fokus untuk memperbanyak KIP. “Makanya, kami akan meminta untuk fokus kepada kualitasnya. Kami tidak ingin kartu ini hanya sebatas seremoni, seperti pembagian 100-200 kartu oleh Presiden. Kita tidak perlu pencitraan lagi, tetapi diperhatikan bahwa rakyat butuh sentuhan seperti beasiswa,” tuturnya. (rhm/war)