MAKASSAR, BKM — Persoalan Pasar Sentral Makassar hingga saat ini belum tuntas sepenuhnya. Khususnya pada persoalan penetapan harga lods di pasar tersebut.
Mendapat momen baik untuk mengadukan persoalan itu, sejumlah perwakilan Pasar Sentral Makassar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang kebetulan berada di Makassar, Senin (1/5) pagi.
Melihat prosesnya yang berjalan cukup lamban dan menuai kontroversi, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memantau dan melakukan audit terhadap proyek pembangunan Pasar Sentral Makassar.
“Saya sampaikan ke BPKP dan KPK agar melihat apa ada kesepakatan yang dilanggar dalam proyek ini,” katanya saat menerima empat perwakilan pedagang Pasar Sentral Makassar di kediamannya di Jalan Haji Bau Makassar, Senin (1/5).
Proyek pasar sentral tersebut merupakan revitalisasi menyeluruh pusat perbelanjaan eceran terbesar di wilayah timur yang mengalami kebakaran besar pada 2014 silam.
Pada kebakaran hebat 2014 besar kerugian materil hingga Rp2 Triliun dari 3.000 kios serta 130 ruko yang mana sebagian besar merupakan pedagang pakaian maupun produk fesyen lainnya.
Pasar Sentral Makassar atau Makassar Mall dibangun di atas lahan pemerintah kota dengan melibatkan pengembang swasta yakni PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) sekaligus investor pada proyek tersebut.
Polemik muncul saat pengerjaan fisik telah memasuki tahapan perampungan sejak 2016. MTIR mematok harga kios yang dinilai cukup memberatkan bagi pedagang yang sebelumnya telah memiliki kios dalam area Pasar Sentral Makassar sebelum mengalami kebakaran.
Dalam beberapa mediasi, pihak pedagang maupun MTIR belum mendapatkan titik temu terkait harga kios lantaran terdapat perbedaan metode dalam penghitungannya.
Dengan kondisi tersebut, instruksi Wapres agar BPKP Sulsel melakukan pemantauan dan audit diharapkan bisa menjadi acuan dalam penyelesaian polemik pasar antara MTIR dengan para pedagang terkhusus pada penentuan harga kios.
“Harga kios tidak boleh lebih dari Rp30 juta,” tegas Wapres Kalla.
Dan hal itu pun disanggupi Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dengan mengatakan iya di depan Kalla dan empat perwakilan pasar sentral.
“Akan segera diselesaikan,” kata Danny singkat.
Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Sentral M Yusuf mengungkapkan, kedatangannya menghadap Wapres karena para pedadang dimintai membayar antara Rp65 juta hingga Rp100 juta per meter persegi tiap kiosnya.
“Padahal sejak awal Pak Wali sudah tau ada kesepakatan anatara pengelola dan pedagang bahwa harga tidak boleh lebih dari Rp30 juta per meter persegi,” ungkapnya.
Sebanyak 2.000 pedagang lama di pasar sentral yang punya sertifikat bahkan mengaku sempat diancam untuk tidak bisa menempati kios jika mereka tidak membayar Rp5 juta atau 10 persen harga kios. Sementara Wali Kota Makassar belum menetapkan SK harga kios pasar sentral. (rhm)
