Sembilan Proyek BPBD Mamasa Terindikasi Penyimpangan

MAKASSAR, BKM — Sedikitnya sembilan proyek penanggulangan bencana di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terindikasi penyimpangan. Dewan Pimpinan Pusat Pembela Rakyat (DPP-Perak) meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar agar segera mengusut dugaan korupsi tersebut.
Ketua DPP-Perak, Adirsa MJ menjelaskan, sembilan proyek itu dikerjakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 sebesar Rp14 miliar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamasa menjadi leading sector proyek ini.
Dana sebesar itu berasal dari dana transisi darurat. Peruntukannya digunakan pada sejumlah titik rawan bencana di Kabupaten Mamasa.
Adiarsa menyebut bahwa sembilan proyek tersebut telah dikerjakan. Diantaranya penanggulangan bencana di Kecamatan Pana dan Tabang. Perkuatan tebing sungai. Pembangunan jembatan Tedong-tedong.
Termasuk penanggulangan longsor di Buda-Taupe, rehabilitasi di Kecamatan Mamasa, rehabilitasi jalan di Mambambang, serta di Sungai Tetean. “Kami menduga jika proyek itu dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan kelayakan. Pengerjaannya asal-asalan. Akibatnya, ada beberapa proyek yang sudah selesai dikerjakan, belum cukup setahun sudah mengalami kerusakan di beberapa titik,” terang Adiarsa, Senin (19/6).
Ironisnya, tambah dia, anggaran proyek yang digunakan diduga tidak melalui proses tender atau lelang. Melainkan, kegiatan yang menghabiskan dana Rp14 miliar itu justru dipecah-pecah atau dibagi-bagi agar bisa jadi paket proyek melalui penunjukan langsung.
“Kami menduga ada kongkalikong dalam proyek ini. Dengan modus membagi-bagi item pekerjaan kepada pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin sangat merespons informasi tersebut. Apalagi bila ada indikasi tindak pidana korupsinya. “Kita sangat mendukung serta mengapresiasi informasi seperti ini,” ujarnya.
Hanya saja, kata dia, pihak Kejati belum bisa mengambil langkah-langkah dalam merespon informasi tersebut, sebelum ada data permulaan dalam bentuk laporan serta aduan secara resmi ke kejaksaan. (mat/rus)