Kolam Renang Barombong Masih Butuh Rp19 M

MAKASSAR, BKM — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD Tbk) membangun satu unit fasilitas olahraga berupa kolam renang yang diklaim berstandar internasional di Stadion Barombong. Kolam renang itu nantinya akan menjadi aset milik Pemprov Sulsel bersama-sama dengan Stadion Barombong.
Namun, saat Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo melakukan peninjauan di sana, apa yang terlihat belum sesuai dengan harapan. Di sana hanya ada satu unit kolam renang. Padahal idealnya, untuk kolam renang standar internasional, minimal harus ada tiga kolam renang. Untuk itu, gubernur menginstruksikan dilakukan revisi.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sulsel, Muchlis Mallajareng menjelaskan, untuk revisi kolam renang dibutuhkan Rp19 miliar.
Dia menjelaskan, setelah diserahkan ke Pemprov oleh GMTD, pihaknya akan melakukan penambahan kolam latihan dan pengerjaan lanjutan.
“Kita mau revisi kolamnya, memang sudah berstandar nasional. Tapi masih butuh kolam latihan, kita sudah usulkan tahun depan sekitar Rp19 miliar,” jelasnya.
Tahun ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan Rp95 miliar untuk kelanjutan pembangunan Stadion Barombong. Namun sejauh ini, anggaran tersebut masih dalam proses lelang.
Dengan waktu yang tersisa di tahun anggaran 2017 tersisa 4 bulan, Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel optimis bisa menyerap seluruh anggaran yang ada.
Dia melanjutkan, anggaran Rp95 miliar ini terbagi tiga. Untuk perencenaan Rp2,504 miliar, pengawasan Rp1,64 miliar dan kontruksi fisik Rp90,8 miliar
“Kalau kita yakin bisa digunakan semua anggarannya tersebut. Caranya kita perbanyak site pengerjaannya, kalau dulu cuma satu sekarang kita coba tiga bagian,” katanya, di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at 11 Agustus.
Jika telah ditender, Dispora akan meminta pengerjaan langsung dilakukan di tiga tribun yang belum selesai, yaitu tribun utara, barat dan selatan. Selain, itu proses pengerjaan akan dilakukan sampai malam hari.
?Muhlis menyebutkan pihaknya saat ini tengah fokus menyelesaikan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT GMTD soal penyerahan lahan seluas 3,95 hektar, kolam renang dan pengerjaan jalan.
Terlebih setelah Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersama komisi F DPRD Sulsel melakukan peninjauan. Di mana Gubernur meminta instansi terkait selain Dispora agar memperjelas aset dan kelanjutan pembangunan di kawasan tersebut.
?”Saya ingin memastikan areal di sini Aman, tidak ada penyerobotan dan lain-lainnya. Saya minta Dispora, Disbudpar dan instansi lainnya bekerja untuk menata kawasan ini,” pinta Syahrul. (rhm)