Dewan Usul Honor LPM Lebih Tinggi Dari RT/RW

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali mengusulkan kenaikan honor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017 Rp1.6 juta.
Sebelumnya diketahui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dihonor pemerintah kota sebesar Rp400 Ribu perorang, namun dengan adanya usulan dewan maka honor LPM akan menjadi Rp2 juta/orang, lebih besar dari honor RT/RW.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Rahman Pina mengatakan, honor LPM diusul naik pada Perubahan APBD 2017, disebabkan sejak bertahun-tahun gaji LPM tidak pernah mengalami kenaikkan. Bahkan kenaikannya mencapai Rp2 juta dengan mempertimbangan skop kerja LPM yang juga besar.
“LPM ini kan sejajar lurah, dia mengawasi RT/RW. Masa honornya sama dengan RT/RW. Bahkan honor mereka sudah lama tidak dinaikkan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (5/11).
Legislator Fraksi Golkar ini juga menyatakan usulan ini dimunculkan dalam Perubahan APBD. Sebab, menurut Rahman Pina, tidak ada aturan yang melarang untuk menaikkan gaji LPM dalam perubahan APBD. Karena itu, ia menginginkan kenaikannya dipercepat tanpa menunggu di APBD Pokok 2018 nanti.
“Lebih besar memang dari honor RT/RW yang hanya Rp1 juta. Kalau memang anggarannya tidak cukup, bisa kita pakai 2-2-1 saja. Ketua dan wakil/sekretaris dapat Rp2 juta serta bendahara dapat Rp1 juta,” ucapnya.
Selain itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Syarifuddin Baddolahi menyatakan adanya usulan dewan untuk menaikkan honor LPM ataupun RT/RW adalah semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu ia berharap agar kedepannya perbaikan kinerja pelayanan ke masyarakat lebih baik lagi.
“Kenaikan honor itu sebagai upaya memotivasi Ketua RW, RT dan LPM dalam kinerja. Karena mereka merupakan mitra dan ujung tombak pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Erwin Haiyya menuturkan, belum dapat memastikan apa usulan itu akan diterima. Pemberian honor dilaksanakan setiap triwulan.
“Dari Kecamatan akan memberikan data ke kita. Baru kita berikan honorium, yang selanjutnya didistribusikan oleh bendahara masing masing kecamatan,” singkatnya.(ita)