Maksimalkan Pengawasan

MASIH ditemukannya calo Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Sampara Sarip menegaskan, Kadisdukcapil harus memaksimalkan pengawasan dan tidak boleh lagi ada calo dan pungutan liar. Warga juga diminta jangan lagi ada transaksi antara mereka dan calo dalam pengurusan administrasi. ” Masih ada calo kah?. Tidak boleh dong masa ibu kadis biarkan itu, harus bertindak dengan mengawasi penerbitan KTP apakah diambil atau diurus orang yang bersangkutan,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Legislator Fraksi PPP ini juga menyoroti perihal persoalan minimnya fasilitas untuk penerbitanKTP di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehinggalamban menerbitkan KTP. Belum lagi, antrian yang begitu panjang. “Biasanya calo bergentayangan di sekitar pemohon di kantor Dispendukcapil. Bu kadis juga perlu tegur bawahannya yang bermain dengan calo dan menarik retribusi,” ujarnya.
Apalagi, hingga kini belum ada kepastian waktu selesainya penerbitan dokumen kependudukan. ” Ini masalahnya, kalau calo KTP dibiarkan terus maka akan menyebabkan pelayanan semakin buruk. antriannya tidak nyaman, dan jangka waktu selesainya tidak jelas,” katanya.
Hal yang sama dikatakan Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Supratman. Ia mengatakan, persoalan waktu penyelesaian dan proses pembuatan KTP yang cukup lama melahirkan praktik percaloan.
” Bagaimana tidak ada calo, kalau lambat sekali pengurusan di kantornya, apalagi kalau saya lihat di kecamatan. Ini yang harus di evaluasi bu kadis kenapa masih berlarut-larut ini,” tegasnya.(ita)