MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berang dan kecewa karena mendapati penumpukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di empat kelurahan yang tidak disalurkan ke masyarakat.
Kelurahan yang menumpuk kartu KIS warga berada di Kelurahan Tamparang Keke, Sambung Jawa, Kelurahan Baji Mappaka Sunggu serta Kelurahan Buyang.
Legislator Golkar, Melani Mustari mengatakan, selama ini banyak wartga yang mempertanyakan mengapa kartu KIS belum tersalurkan, ternyata masih ada penumpukan kartu tersebut di kelurahan. Olehnya itu, Melani meminta Pjs Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal untuk mengambil langkah tegas terhadap penimbunan kartu KIS yang ada di kelurahan.
“Warga adalah penderita. Mereka dipimpong kiri kanan oleh pihak rumah sakit ke dinsos, padahal kartu KIS nya ada di kelurahan. Pihak kelurahanpun juga tidak menyalurkan KISnya warga. Ini tidak boleh dibiarkan sistem kita seperti ini. Pak wali harus mengabil sikap tegas,” ungkapnya saat ditemui di karebosi, Minggu (25/3).
Anggota Komisi DBidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini mendesak Pemerintah Kota Makassar segera mendata ulang penerima KIS. Pasalnya, data yang ada saat ini sudah tidak akurat akibat terjadi penumpukan kartu KIS di sejumlah kelurahan.
“Saya banyak mendapati warga sulit memakai kartu KISnya di rumah sakit. Paling banyak yang bermasalah adalah ibu hamil yang ingin melahirkan. Dia tahan anaknya di rumah sakit karena persoalan kartu KIS ini. Wah ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Begitupun yang tegaskan, anggota DPRD Makassar lainnya, Shinta Mashita Molina. Legislator Fraksi Hanura ini juga mendapati penumpukan KIS di sejumlah kelurahan, seperti di Tamparang Keke, Sambung Jawa, Kelurahan Baji Mappaka Sunggu, Kelurahan Buyang. Dari temuannya di kelurahan, penerima KIS tersebut sudah tidak di tempat bahkan sudah ada yang meninggal.
“Ada warga yang seharusnya dapat, malah tidak dapat. Ini bukti pendataan warga miskin yang tidak lagi akurat. Jadi sekarang, pendataan harus lebih akurat, harus bisa membedakan mana orang miskin, mana yang tidak, karena sekarang penerima kartu KIS ternyata ada mobilnya rumahnya bertingkat. Jadi, ini yang harus kita data ulang,” bebernya.
Menyikapi hal itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Makassar, La Heru membenarkan jika terjadi penumpukan KIS di beberapa kelurahan berdasarkan pantauan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Namun, pihaknya memastikan penumpukan tersebut terjadi lantaran penerima KIS yang tidak berada di tempat atau sudah meninggal.
“Betul, ada yang ditemukan seperti di Kecamatan Tamalate. Tapi itu ditahan oleh lurah, karena diperkirakan orangnya ada, tapi untuk sementara orangnya tidak ada di tempat karena mungkin orangnya keluar daerah atau pindah domisili. Sehingga KIS-nya tidak tersalurkan ke orang yang bersangkutan,” jelasnya.
Untuk pendataan penerima KIS, jelas La Heru, ada kebijakan pemerintah pusat bahwa penerima harus masuk di pemutakhiran basis data terpadu (PBDT). Pejabat setempat setingkat kelurahan melalui TKSK berkoordinasi dengan camat, Lurah, maupun RT/RW mendata warga miskinnya sebelum diinput oleh operator kelurahan ke agen kemiskinan PDBT. “Karena penerima itu datanya harus masuk dulu PBDT,” ucapnya.(ita)
