MAKASSAR, BKM– Harapan Pemerintah Kota Makassar melakukan relokasi pedagang Pasar Sentral di ruas Jalan Wahid Hasyim, Rabu (15/8), ternyata masih mendapatkan perlawanan dari pihak pedagang.
Sekolompok pedagang yang menolak di relokasi melakukan perlawanan dengan aksi demonstrasi dan protes, di lokasi lapak mereka.
Dalam orasi yang disampaikan pedagang, mereka meminta agar relokasi maupun pengembalian fungsi jalan jangan dulu dilakukan. Alasannya, selain kondisi kios dan losd di dalam Gedung New Makassar Mal (NMM) sepih, harga kios ataupun losd yang diterapkan belum mendapat kesepakatan pedagang karena nilainya cukup tinggi.
“Kami tolak relokasi, kami tidak setuju dengan harga itu karena terlalu mahal. Ingat, kami pedagang lebih banyak perempuan dan bahkan berstatus sebagai janda,” kata Suri, seorang demonstran yang tidak ingin menyebut namanya.
Ketegangan itu tidak berlangsung lama, pihak kepolisan yang berjaga sejak pagi dibantu para personel Satpol PP Makassar langsung mengambil tindakan persuasif hingga peserta aksi membubarkan diri dan kembali di masing-masing tempat jualannya Jalan Wahid Hasyim pada pukul 11:30.
Dari pantauan BKM, sampai pukul 15:00 pihak dari pemerintah kota belum juga melakukan relokasi. Adapun tiga kendaraan alat berat belum difungsikan dan hanya di parkir sekitar area pembongkaran.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Naisyah T Azikin berjanji, kembali akan melakukan mediasi antara pedagang dan MTIR atas aspirasi yang disampaikan oleh pedagang. Dimana masih banyak pedagang mengeluhkan harga kios dan losd dalam gedung.
“Masalah harga Rp42 juta sebenarnya itu adalah indeks, belum dan tanpa mempertimbangkan lokasinya. Sehingga harga bisa saja mahal kalau lokasinya strategis. Lokasi di belakang yang terpencil tidak boleh mahal. Jadi ini harga indeks saja,” terang Naisyah.
Meski sempat mendapat penolakan beberapa pedagang, tetapi relokasi pasti tetap dilakukan. Diutamakan bagi pedagang yang bersedia masuk mengisi kios dan losd dalam gedung. Relokasi terus menerus dilakukan secara bertahap sesuai rencana pemerintah kota. (arf)
