MAKASSAR, BKM– Konsep pelantikan serta mutasi bagi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Makassar semuanya telah rampung dikerjakan oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Terbanyak pejabat lurah yang bakal masuk gerbong mutasi yang akan digelar di Center Point of Indonesia (CoI).
Menurut Danny sapaan akrab wali kota, dari total jumlah 143 lurah yang ada di 15 kecamatan, ada 30 persen lurah telah ditulis namanya dalam daftar mutasi untuk menyusul camat-camatnya yang lebih dulu dibebastugaskan dari jabatan.
Selain lurah, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak kalah banyak mendapatkan rapor merah dan siap dimutasi.
“Konsepnya sudah ada dan sudah siap. Tinggal tunggu waktunya saja. Sebenarnya kita sudah mau melakukan mutasi akhir bulan ini, tetapi banyak kegiatan-kegiatan pesta rakyat jadi biarkan kita kasihkan saja kesempatan menghadiri kegiatan khususnya lurah untuk menghadiri pesta rakyat, baru kita ganti,” kata Danny di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (30/8).
Ramainya barisan pejabat lurah terancam dimasukkan di gerbong mutasi dengan pertimbangan, pelayanan buruk dan kinerja tidak maksimal. Begitupun dengan pimpinan SKPD yang dinilai tidak mampu melaksanakan program-program pembangunan di Kota Makassar.
“Selesai agenda pesta rakyat mutasi baru bisa kita buka. Tidak lamaji, sabar-sabar saja. Lurah paling banyak, dari 143 lurah ada 30 persen dimutasi. Kalau camatkan sudah mi ada 100 persen diganti,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menganggap Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto masih banyak dilema dalam melakukan mutasi.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir mengatakan, persoalan mutasi yang belum dilaksanakan oleh wali kota dimungkinkan ada berbagai pertimbangan. Meski kebijakan menyelenggaran mutasi ditentukan wali kota itu sendiri.
“Itukan kewenangan pak Danny, kita tunggu saja kapan dia mau mutasi bawahannya. Karena kita juga tidak tahu alasannya kenapa, belum mutasi sampai sekarang,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Kamis (30/8).
Legislator Fraksi Golkar ini menambahkan, siapapun SKPD yang bakal dimutasi, tidak akan menganggu kinerja pemerintahan. Sebab pejabat yang mendapatkan amanah dinilai lebih mempuni dalam menjalankan tugas tersebut.
“Lebih baik pak Danny dibiarkan dulu menilai bawahannya yang minim serapan. Kalau buru-buru juga nanti ada timbul kesan lain lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Haslinda Wahab menuturkan, proses mutasi yang berjalan alot dan tidak kunjung terlaksana, karena adanya berbagai pertimbangan dari wali kota.
“Pak Danny banyak melakukan pertimbangan, sehingga sampai sekarang belum melakukan mutasi. Ada beberapa faktor salah satunya pertimbangan kinerja bawahan,” jelasnya.
Namun besar harapannya, Danny Pomanto dapat segera menggelar mutasi pasca mendengar hasil monitoring dewan di triwulan kedua ini. Selain itu, mutasi SKPD dapat dijadikan evaluasi untuk SKPD dalam meningkatkan kinerjannya.
“Ada kemungkinan pak Danny menunggu monev dewan, sehingga menjadi pertimbangan beliau untuk menentukan bawahannya yang lamban dalam menyerap anggaran, karena seminggu kedepan kita akan menggelar monev,” akunya. (arf-ita)
