Tinta Habis Hambat Pencetakan KTP-el

MAKASSAR, BKM– Proses perekaman KTP-el di Sulawesi Selatan masih rendah. Tercatat ada lima kabupaten/kota di Sulsel dengan tingkat perekaman KTP-el masih rendah.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, progres perekaman sampai akhir Juli lalu baru 89.06 persen. Dari 6.777.423 penduduk wajib KTP, baru 6.035.712 yang sudah melakukan perekaman atau masih 741.711 yang belum.
Adapun lima kepala daerah yang dipanggil khusus oleh Pj Gubernur adalah Makassar (75,86 persen), Jeneponto (77,43 persen), Tana Toraja (78,95 persen), Luwu Utara (81,39 persen) dan Enrekang (87,22 persen).
Kondisi ini menjadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono. Secara khusus, dia memanggil langsung kabupaten/kota bersangkutan untuk dimintai penjelasannya.
Soni menggelar rapat di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Sungai Tangka, Kamis (30/8) pagi.
Namun dalam rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini, hanya Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang hadir sementara daerah lainnya hanya diwakili oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil.
Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mengatakan, dari data nasional progres perekaman KTP-el di Sulsel berada di posisi 5 terbawah nasional. Diakuinya ada beberapa daerah yang progresnya sudah melebih angka 100 persen seperti Sinjai, Takalar, Barru, Soppeng, Pinrang dan Parepare.
“Ada daerah yang kontribusinya memperburuk situasi di tengah keberhasilan daerah lainya, makanya kita panggil kepala daerah dan kadisnya yang lima daerah ini. Mulai Makassar, Jeneponto, Tana Toraja, Luwu Utara dan Enrekang,” katanya, usai memimpin rapat.
Dari rapat tersebut, ditemukan persoalan progres yang rendah diakibatkan adanya masalah pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi dan kementerian. Data yang ada di provinsi dan kementerian, menurutnya tak sesuai dengan data ril di lapangan.
“Kota Makassar misalnya, data di lapangan sudah 87,79 persen sementara data kami 75,86 persen. Yang paling parah di Tana Toraja data 78,95 persen sementara di lapangan sudah lebih 90 persen. Ini soal data, kita sepakat untuk membenahi pelaporan, kalau jaringan rusak kita pakai manual,” jelasnya.
Sumarsono juga menyebutkan masih ada penduduk yang telah melakukan perekaman namun KTP el mereka belum dicetak. Mulai dari Makassar 15 ribu, Jeneponto 16 ribu, Luwu Utara 7 ribu dan Enrekang 7728. Bahkan warga harus menunggu 2 sampai 4 bulan untuk pencetakan.
Kendala yang dihadapi oleh daerah menurut Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini adalah masalah ketersediaan tinta. Bahkan di beberapa daerah, tak ada anggaran yang disiapkan untuk pengadaan tinta.
“Saya minta ke mereka untuk menyiapkan pembeli tinta di anggaran perubahan. Kegiatan yang tidak jelas, hura-hura atau sifatnya hanya keprotokoleran sebaiknya dikurangi dan digunakan untuk kepentingan publik seperti beli tinta,” ungkap Sumarsono.
Pemprov Sulsel sendiri menargetkan sampai bulan Oktober, progres perekaman harus mencapai 95 persen. Ini untuk mendukung penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan legislatif dan presiden 2019 mendatang. Terlebih syarat menjadi pemilih adalah harus memiliki eKTP.
Untuk mengejar target ini, setiap pemda diminta melakukan terobosan, seperti mendatnagi langsung wajib KTP di sekolah atau lembaga permasyarakatan. Jika terjadi kekurangan peralatan, pemda bisa menggunakan dari daerah lain yang progres perekamannya sudah di atas 100 persen.
Terkait ketersediaan blanko eKTP, Sumarsono menjamin tak ada masalah. Kapan pun kabupaten/kota membutuhkan akan segara didistribusikan baik dari gudang provinsi atau langsung dari Kemendagri.
Kadis Dukcapil Dalduk KB Sulsel, Sukarniaty Kondolele menambahkan pengadaan tinta menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten-kota. “Kami hanya menyiapkan blanko, kalau tinta sesuai eKatalog,” tambahnya. (rhm)