Dewan Minta Awasi Anggaran Sosialisasi SKPD

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah mewanti-wanti pihak Inspektorat Pemerintah Kota Makassar untuk memeriksa seluruh anggaran sosialisasi Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) Pemerintah Kota Makassar.
Hal tersebut ditegaskab Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdi Asmara. Menurut Abdi, ia telah menginstruksikan pihak Inspektorat Makassar untuk memeriksa seluruh anggaran SKPD utamanya anggaran sosialisasi yang ada di 15 kecamatan dan 152 kelurahan di Kota Makassar.
“Ini saya sampaikan atas nama Legislator Makassar Fraksi Demokrat. Inspektorat harus memeriksa anggaran sosialisasi di seluruh SKPD, utamanya kecamatan dan kelurahan. Kita tidak ingin anggaran sosialisasi ini disalahgunakan, dan tidak punya efek ke masyarakat,” ungkapnya saat di rapat monitoring dan evaluasi di ruang Komisi A DPRD Makassar, Jumat (31/8).
Lanjut Abdi, selama ini penyerapan anggaran sosialisasi SKPD Makassar kurang terukur, sehingga pertanggungjawabannya ke masyarakat kurang. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan penyerapan APBD 2018 yang besar itu baru terjadi antara triwulan ketiga dan keempat.
“Memang diakui anggaran ini rata-rata di bawah 50 persen. Anggaran sosialisasi ini sudah ada beberapa yang jalan dan ada yang juga baru sementara berjalan. Tentu inspektorat harus memantau dan mengaudit anggaran sosialisasi ini,” ujarnya.
Sementara itu, jelas Abdi, penurunan serapan APBD oleh SKPD di Makassar mendapat perhatian serius DPRD Makassar. Agar serapan APBD tahun anggaran 2018 bisa optimal. Olehnya itu, Abdi mendesak seluruh SKPD di Makassar lebih fokus di triwulan ketiga.”Inspektorat tolong yah, periksa anggaran ini. Karena memang serapan ini masih minim, jadi usahakan di triwulan ketiga sudah diatas 70 karena tersisa empat bulan ini,” ucapnya.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Makassar, Dahyal, SSos,MSi mengaku, tentu akan menerima saran-saran dari dewan Kota Makassar. Bahkan inspektorat sudah mengontrol sosialisasi di SKPD. Harus ada pengawasan dan pembinaan langsung, terutama dari tingkat kecamatan.
“Kita di inspektorat tentu akan menjalankan rekomendasi dewan di rapat monev, baik itu seluruh SKPD, dan utamanya camat memiliki peran strategis untuk mengawasi langsung penggunaan anggaran sosialisasi,” katanya.
Tentu bagus memang ada yang menjadi rekomendasi dewan sebab menjadi perhatian inspektorat untuk meninjau langsung pelaksanaan dan sosialisasi seluruh SKPD di APBD 2018.”Itu memang tugas kita, tapi kita lihat dulu penggunaan dana sosialisasi dan pelaksanaan di lapangan seperti apa,” tutupnya. (ita)