Dewan Sorot Anggaran Sewa Internet Rp16 M

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi atau sewa internet ke Telkom sebesar Rp16 miliar di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Makassar. Dewan juga menyoroti menjamurnya tower di dalam kota hingga mencapai 633 tower.
Pasalnya, anggaran yang diserap Diskominfo dari penggunaan anggaran APBD 2018 sebesar Rp33 miliar lebih untuk 12 program kerja. Namun hingga kini anggaran yang terserap di triwulan kedua baru mencapai sebesar Rp10 miliar lebih atau 30 persen.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdi Asmara mengaku, jika perbedaan serapan anggaran keuangan Diskominfo sebanyak 30 persen sedangkan fisiknya 70 persen. Secara institusi Diskominfo tidak lagi dilibatkan untuk memberikan rekomendasi penerbitan izin tower.
“Ini jauh sekali bedanya serapannya kominfo apalagi program anggaran terbesarnya belum jalan. Belum lagi tower yang berbeda-beda jenisnya BTS dan Wifi Gratis. kita mau Diskominfo pantau tower tower ilegal itu, sekaligus menertibkan tower juga mengacu pertumbuhan PAD Kota Makassar,” ujarnya.
Mantan Ketua Pansus Pendirian Tower DPRD Makassar, Zaenal Beta mengakui, jika saat ini Makassar sudah banyak ditumbuhi tower-tower tanpa memiliki izin prinsip dari wali kota. Padahal dalam perda yang disahkan, pengusaha provaider diwajibkan mengantongi izin prinsip wali kota sebelum membangun tower.
“Besar sekali biaya sewa internet, setengah dari anggarannya Diskominfo. Tapi kita kembali ke masalah tower dulu, kita punya perda bahwa yang menjalin kerjasama pembangunan tower itu yang mengizinkan bukan kepala dinas, tapi pak wali kota langsung memuat izin prinsip jelas itu dalam perda. 2014 lalu, keberadaan tower baru 178, saya dulu ketua pansusnya,” bebernya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Makassar, Ismail Hajiali mengatakan, adapun permintaan dari dewan untuk meninjau tower-tower ilegal siap dilakukan. Meski jelas Ismail, menjamurnya tower sudah ada sebelum ia menjabat kepala dinas dan izin tower diterbitkan oleh sekertaris daerah yang dulu.
“Khusus untuk tower, dari hasil pendataan saya kemarin itu ada sebanyak 633 tower, yang dikelola diskominfo itu dulunya sama pejabat dulu. Tapi semenjak saya itu sudah hampir 500, makanya saya kembalikan izin tower ini sama PTSP,” jelasnya saat di gedung DPRD Makassar, Rabu (5/9).
Selain itu, mengenai serapan anggarannya yang masih minim, Ismail menuturkan, jika ada beberapa programnya baru sementara berjalan, dan selebihnya akan berjalan di triwulan ketiga tahun ini.
“Serapannya memang masih Rp10 miliar, karena ada beberapa pengerjaan di kominfo, antara lain sewa internet sebersar Rp15 miliar yang anggarannya baru masuk di triwulan ketiga atau bulan 8 saya harus eksekusi. Karena it anggaran paling besar, dan saya sudah bayar sewa itu kurang lebih Rp9 miliar lebih hingga agustus ini,” tutupnya.(ita)