Posisi Sekprov, Pejabat Daerah Bersaing Dengan Pusat

MAKASSAR, BKM — Teka teki siapa yang akan terpilih menjadi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel menjadi isu paling hangat di lingkup Pemprov Sulsel saat ini. Cukup banyak yang mengincar jabatan strategis tersebut. Bukan hanya pejabat lingkup Pemprov Sulsel, namun pejabat dari luar pun, termasuk dari pusat, dipastikan tertarik untuk mengisi posisi tersebut.
Proses lelang jabatan atau seleksi terbuka akan dibuka dalam waktu dekat.
Kendati menggelar lelang jabatan, berdasarkan informasi yang diperoleh BKM, sebenarnya sudah ada pejabat yang digadang-gadang untuk menempati posisi tersebut. Calon kuat itu merupakan pejabat pusat yang saat ini mengabdi di Kementerian Sosial (Kemensos). Artinya, jika pejabat Pemprov Sulsel akan ikut pertarungan akan bersaing ketat dengan pejabat yang dimaksud.
Di lingkup Pemprov Sulsel sendiri, ada beberapa pejabat yang memenuhi kriteria untuk ikut lelang jabatan karena sudah mengikuti Diklatpim I. Diantaranya Tautoto Tana Ranggina yang saat ini juga menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jufri Rahman, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Andi Bakti Haruni, Kepala Dinas Sosial Andi Ille.
Dia awal-awal dirinya dilantik sebagai gubernur, kepada wartawan, NA sempat memaparkan siapapun sekdanya, yang penting dirinya bisa terlayani dengan baik. Bisa mengakomodir kebutuhannya dan memudahkan pekerjaannya. Dia memberi contoh, sekda harus mampu mengatur jadwal terima tamu secara rapih sehingga tidak ada yang bertabrakan. Sekprov harus bisa mengatur jalannya pemerintahan karena dalam struktur ASN merupakan jabatan tertinggi.
“Kalau saya itu, sekda ibarat isterinya gubernur. Dia harus mengurus semua rumah tangga kita. Jangan ada yang telewatkan. Bagaimana Sekda ini memanfaatkan semua potensi yang ada,” imbuhnya.
Terkait dilantiknya Ashari Fakhsirie Radjamilo sebagai Pj Sekprov Sulsel menggantikan Tautoto, NA mengatakan
langkah itu diambil untuk mempercepat persiapan lelang jabatan Sekda definitif. “Kita harus segera menyiapkan pelelangan Sekda yang baru, karena kita butuh yang cepat bekerja, bukan tampilan, bukan status, tapi orang yang mau kerja. Karena kerja itu tidak harus bekerja sendiri, tapi harus membangun komunikasi yang baik, hubungan ke atas dan ke bawah itu harus terjalin dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, selain menyiapkan Sekda definitif, Jaja juga harus mengerjakan dan menuntaskan semua program 100 hari pemerintahan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
“Siapa pun yang tidak mau ikut dengan kecepatan kita, apa boleh buat itu Sekda punya tanggung jawab untuk menata itu, yang kedua Sekda, menata sistem dengan baik, memberikan kepastian di dalam birokrasi,” tambahnya lagi.
Yang terpenting lagi lanjutnya, pasca Jaja dilantik mengantikan Tautoto, maka tidak ada lagi surat yang lambat direspon. “Pokoknya semua surat-surat audiens dan surat macam-macam, termasuk keputusan gubernur itu harus dipercepat, tidak boleh lagi santai. Karena jabatan Sekda itu bukan hadiah tapi itu adalah amanah, dan tidak ada hubungannya antara Jendral dengan Kopral, serta tidak mungkin orang bisa jadi Sekda kalau tidak memenuhi syarat,” pungkasnya.(rhm)