Pemprov Target Pertumbuhan Ekonomi 8,2 Persen

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel sementara merampungkan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Sulsel 2018-2023. Saat ini, penyusunan sudah memasuki tahap finalisasi. Angka-angka target makro sudah mulai terlihat.
Sejumlah poin yang menjadi indikator makro RPJMD hingga lima tahun ke depan, ditargetkan naik cukup signifikan dibanding pada era Sayang II atau kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang periode kedua.
Salah satu yang cukup penting adalah target pertumbuhan ekonomi. Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman menargetkan, diakhir masa jabatannya pada 2023 mendatang, pertumbuhan ekonomi berkisar 7,8-8,2 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding RPJMD 2013-2018 sekitar 7,2 persen.
Hampir semua indikator makro mengalami kenaikan dibanding periode kepala daerah sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang (Sayang).
Seperti pendapatan perkapita Rp75-80 juta, naik dari capaian era Syahrul Yasin Limpo yang hanya mencapai Rp74 juta.
Khusus untuk penanganan kemiskinan dan pengangguran, RPJMD 2018-2023 juga memasang angka yang lebih rendah. Pengangguran terbuka ditargetkan 4,25 persen dan kemiskinan 7,87 persen.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel, Prof Yusran mengatakan target makro ini akan menjadi fokus selama lima tahun pemerintahan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Suriman Sulaiman.
“Salah satunya fokus pada peningkatan belanja modal, seperti pembangunan bidang infrastruktur. Mulai dari jalan, rumah sakit, rest area, ini semua tentu akan berdampak pada perekonomian,” katanya.
Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama Wilayah Bappeda Sulsel, Ishak Amin Rusly menyebutkan paling lambat 1 November draft rancangan RPJMD 2018-2023 sudah harus diserahkan ke DPRD Sulsel.
“Ini sesuai aturan, paling lambat 50 hari setelah pelantikan sudah harus diserahkan. Dan 60 hari setelah pelantikan kami juga sudah ahrus melakukan konsultasi ke Kemendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah,” ungkapnya. (rhm)