Mutasi Molor Karena Pembahasan APBD

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, tidak ingin mencampuri lebih jauh terkait mutasi pejabat lingkup Kota Makassar yang terus molor dilaksanakan.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara mengatakan, mutasi untuk pejabat eselon II semuanya direncanakan oleh wali kota. Sehingga tentu tidak dapat ditanggapi ketika rencana itu molor atau tarik ulur. Karena pelaksanaanya diatur langsung oleh orang nomor satu di Kota Makassar itu.
“Kita juga harus melihat masih ada rapat pembahasan APBD 2019 yang mau dibahas dan diselesaikan. Jadi mungkin saja mutasi belum dilaksanakan karena masih ingin menyelesaikan pembahasan dulu. Kita tidak bisa tanggapi tarik ulurnya ini mutasi, karena semuanya kewenangan dari pak wali,” kata Abdi Asmara, Minggu (25/11).
Namun ketika semua rapat-rapat pembahasan APBD di DPRD Kota Makassar telah rampung, maka tentu mutasi yang direncanakan Wali Kota Makassar harus segera di buka dan dilaksanakan. Jangan didiamkan dan terkesan tarik ulur meskipun sebenarnya tidak demikian.
“Sebenarnya tidak tarik ulur karena masih banyak rapat-rapat yang mau diselesaikan. Kalau rapat di DPRD sudah selesaikan, kami harapkan mutasi harus segera dibuka. Karena pembahasan APBD ini harus melibatkan pejabat di SKPD masing-masing,” tutupnya.
Tidak ingin senada dengan Abdi Asmara, Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Sampara Syarif justru mendesak Wali Kota Makassar untuk segera menggelar mutasi bagi pejabat-pejabat eselon II atau pimpinan SKPD yang malas dan memiliki kinerja buruk. Selain itu, jabatan lowong yang sampai sekarang masih banyak, diharap dapat segera diisi.
“Sebaiknya mutasi ini segera dilakukan. Tidak cuma mengganti pejabat-pejabat berkinerja buruk, tetapi mengisi posisi jabatan yang lowong. Masih banyak jabatan yang lowong dan penting untuk segera diisi,” tegasnya.
Adapun mitra di komisinya, SKPD yang tidak nampak jelas kinerjanya adalah Dinas Kebudayaan Makassar. Dinas baru ini kata Sampara tidak kooperarif dan malas hadir dalam rapat-rapat di DPRD Kota Makassar.
“Mitra kami cuma dinas kebudayaan saja. Pejabat disana malas datang rapat dan tidak kooperatif. Inilah yang kami usulkan untuk segera digantikan. Tidak jelas apa kerja-kerjanya,” tandasnya. (arf)