MAKASSAR, BKM– Sekitar Rp200 miliar dana APBD 2018 dipastikan tak bisa digunakan tahun ini. Angka itu akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan, penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut masih persoalan klasik yang terjadi selama ini.
“Kita selalu melakukan lelang perencanaan di awal tahun. Padahal waktu untuk lelang perencanaan itu bisa tiga sampai 4 bulan. Setelah lelang perencanaan, dilakukan lagi proses lelang fisik. Waktunya juga tiga hingga empat bulan,” kata Jufri di kantornya, Kamis (27/12).
Khusus untuk Dana Alokasi (DAK) Fisik, kata Jufri, semua selesai dibayarkan walaupun pencairannya terlambat.
Keterlambatan pencairan DAK fisik disebabkan oleh petunjuk teknis (Juknis) dari kementerian terkait juga terlambat keluar.
“Itu menjadi persoalan klasik yang sejak dulu. Padahal, jika semua tahapan dipercepat, atau dimulai di awal tahun, semua tidak ada masalah,” kata Jufri.
Data dari Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, dari total 189 kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, yang tuntas lelang sebanyak 116 kegiatan. Sementara yang belum lelang hingga saat ini sebanyak 73 kegiatan.
Sementara untuk kegiatan yang dibiayai APBD Sulsel ada 428 item. Tuntas dilaksanakan di pengujung tahun ini sebanyak 314 kegiatan. Yang masih dalam proses lelang sebanyak 31 kegiatan. Sementara yang belum lelang 101 kegiatan.
Total kegiatan dari APBN dan APBD yang berpotensi gagal lelang sebanyak 174 item.
Sementara itu, berdasarkan data dari aplikasi Siri’ta milik Pemprov Sulsel, tercatat jika realisasi penyerapan anggaran hingga saat ini (triwulan 4) sebesar 7,9 triliun dari total pagu Rp9,66 triliun atau sekitar 82,36 persen. Realisasi fisik sebesar 75 persen.
Sejumlah instansi tercatat tertinggi realisasi penyerapan anggarannya. Seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 99% persen, Kesbangpol 99 persen, perkebunan 97 persen dan inspektorat 97 persen.
Sementara instansi yang terendah penyerapan anggarannya adalah UPTD Anging Mammiri 53 perseb, RSUD Sitti Fatimah 53,9 persen, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 56 persen, serta RSUD Haji 60,7 persen. (rhm)
