Baru 1.000 UKM yang Difasilitasi Pemkot

MAKASSAR, BKM–Makassar yang memiliki sekira 10 ribu Usaha Kecil Menengah (UKM), merupakan modal dalam meningkatkan perekonomian. Dari jumlah tersebut baru 1.000 yang tercover dan difasilitasi dalam pengembangannya dari Pemerintah Kota Makassar.
Olehnya itu, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab pada bidang ekonomi kreatif, untuk meminta Pemerintah Kota Makassar segera melakukan MoU. Hal tersebut diakui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ahmad Rekotomo.
Ahmad mengatakan, dirinya melihat UKM di Sulawesi-selatan khususnya Kota Makassar dari sektor kuliner dan fashion memiliki potensi pengembangan UKM. Namun dirinya belum mengetahui apakah pihak Pemerintah baik Provinsi maupun telah melakukan MoU atau tidak.
“Saya ingin tau apakah sudah melaksanakan MoU antara Bekraf dengan Pemerintah baik Provinsi atau Pemerintah Kota, saya belum tau. Kalau memang belum kita menghimbau kepada pemerintah setempat, khususnya Kota Makassar untuk mengadakan MoU dengan Kami,” ujar Ahmad.
Menurut Ahmad setelah MoU dilakukan, pihak Bekraf bisa mengetahui potensi apa yang daerah ini yang bisa dikembangkan dan berapa jumlahnya. Hal ini agar program dari Bekraf bisa membantu mengembangkan.
“Harus ada MoU sehingga kita mensupport, apa yang bisa kita berikan ke sini, jangan sampai kita memberikan Bimbtek tidak sesuai yang dibutuhkan dan jika ini terjadi tidak ada juga gunanya,” ucapnya.
Adapun salah satu Bimbtek yang diberikan kepada daerah yang telah bekerjasama, sambung Ahmad, satu diantaranya bagaimana packingan, branding dan sebagainya.
“Hal ini dilakukan agar nilai tambah suatu produk kreatif, dapat meningkatkan nilai suatu produk, kalau ini sudah selesai harganya itu bisa meningkat hingga lima kali lipat,” ungkapnya.
Hal ini diakui Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Makassar, Amaliah Malik bahwa Pemerintah Kota Makassar belum melakukan MoU dengan Bekraf, namun hal tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bekraf tapi terkendala waktu pelaksanaan Pilkada.
“Memang tahun kemarin kita sudah pengajuan MoU ke Bekraf tapi kita Pilkada sehingga pihak Bekraf tidak mau, akhirnya saya ketemu dengan Deputi Kelembagaan Bekraf kemudian pending lagi karena waktu menjabat pak wali, tinggal sebentar lagi, kemungkinan akan kita kembali ajukan MoU kalau sudah ada Plt Walikota, harapan kita tahun ini,” ungkapnya.
Menurut Amaliah, MoU dengan Bekraf ini sangat diharapkan, karena melalui MoU ini, Bekraf akan memfasilitasi “Termasuk kita pengajuan kota kreatif di Unesco kita berharap sekali untuk di suoport oleh Bekraf,” tutupnya.(nug/war/c)