PDAM Terancam Adopsi Water Treatment

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah baru saja melakukan lawatannya ke Jerman dan Belanda. Orang nomor satu Sulsel tiba di Makassar Selasa (18/6).
Kunjungan ke dua negara maju tersebut untuk mengadopsi sistem pengelolaan air bersih (water treatment) yang sangat canggih.
Rencananya, model pengelolaan air bersih tersebut akan diujicobakan di Sulsel. Kabupaten Wajo dipilih menjadi pilot project. Alasannya, karena kabupaten tersebut memiliki sumber air baku yang berlimpah. Selain itu, sudah ada pembicaraan atau penjajakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengadopsi sistem water treatment di dua negara tersebut.
“Ini awalnya ide dari Bapak Bupati Wajo yang baru. Kita tindak lanjuti dengan melihat langsung metode dan prosesnya,” ungkap HM Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (18/6).
Nurdin menambahkan, setelah melakukan studi banding ke luar negeri, sudah ada langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.
“Kita langsung akan membuatkan detail engineering design atau DED,” ungkap Nurdin.
Karena menyangkut persoalan air yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, model pengelolaan water treatment tersebut nantinya tidak berorientasi bisnis. Karena ditakutkan harga air akan menjadi mahal ketika sampai ke tangan konsumen.
Anggaran yang dibutuhkan untuk mengadopsi sistem pengelolaan air bersih tersebut sekitar Rp200 miliar.
“Itu sudah termasuk perpipaan dan seluruh yang dibutuhkan,” kata Nurdin.
Dana itu rencananya akan disiapkan melalui sharing anggaran antara APBD Pemkab Wajo, APBD Provinsi Sulsel, dan APBN.
Nantinya, jika proyek ini berhasil, air bersih yang mengalir ke rumah-rumah bisa langsung dikonsumsi alias diminum. Dan water treatment di Kabupaten Wajo tersebut akan melayani tiga kabupaten, termasuk Soppeng dan Sidrap.
Jika proyek ini sukses dilaksanakan di Wajo, kata Nurdin, tidak menutup kemungkinan akan diadopsi kabupaten/kota lainnya. Termasuk Makassar.
Dia menilai selama ini, sistem pengelolaan air bersih yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih tidak efisien. Masyarakat pun masih banyak yang mengeluh tidak terlayani dengan baik.
“Jika ini juga sukses dilaksanakan di Makassar, bisa kita kasih bersaing dengan PDAM,” ungkap Nurdin.
Seharusnya, tambah dia, pengelolaan air bersih di Kota Makassar dengan populasi penduduk cukup besar, tidak boleh lagi menggunakan sistem sentralisasi seperti yang diterapkan PDAM. Namun harus sistem distrik. Misalnya, satu sistem pengelolaan air bersih meng-cover dua kecamatan. (rhm)