MAKASSAR, BKM–Proyek pengerjaan kereta api di Sulsel rencananya akan dilanjutkan tahun ini. Hanya saja, pemerintah pusat masih terkendala lahan.
Kepala Humas Pengembangan Perkeretaapian Sulawsi Selatan, Arinova G Utama, menjelaskan, setelah konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Barru untuk panjang 44 kilometer telah selesai, proyek tersebut akan dilanjutkan dengan persiapan untuk pembangunan rute Pangkep dan Maros.
Apalagi, kata Arinova, proyek itu sudah berkontrak dengan pemenang lelang konstruksi untuk penambahan rel kereta api. Rencananya di tahun ini, pembangunan rel akan dikerjakan di Kabupaten Pangkep hingga Maros.
Mengenai lahan, Arinova, menyebutkan, untuk dua daerah tersebut rata-rata melalui konsinyasi, ini masih ada yang tersisa tahun lalu.
Target pembangunan rel Pangkep-Maros sendiri kini masih dalam persiapan konstruksi. Hal ini karena lahan yang akan dibanguni rel belum dilakukan pembebasan secara menyeluruh.
Anggaran untuk pembangunan rel Pangkep-Maros sendiri seluruhnya ditanggung APBN. Totalnya mencapai Rp2,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membangun rel sepanjang 59,6 kilometer.
“Anggaran itu untuk konstruksi. Sementara untuk pembebasan lahan, kita pengennya cepat selesai tergantung kecepatan BPN, support pemda dan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Kabupaten Maros, Irfan Makmur, menambahkan, hingga saat ini sudah ada 121 bidang tanah yang dibebaskan di Maros untuk pembangunan rel kereta api. Luasnya sekitar 125,48 meter persegi.
Sementara yang masih dalam proses pembebasan ada 817 bidang lahan lagi. Dimana luasnya diperkirakan mencapai 839,77 meter persegi.
Namun Irfan masih enggan menyebut jumlah biaya ganti rugi yang telah dikeluarkan untuk masyarakat.
“Waduh saya belum rekap itu berapa biaya yang sudah dibayarkan,” katanya singkat.
Terkendalanya pembebasan lahan ditambahkan Irfan, karena masyarakat pemilik lahan menolak nilai uang ganti kerugian (UGR) yang diberikan. Sebagian besar diantara mereka menolak nilai yang telah ditetapkan oleh tim appraisal.
Nilai UGR yang ditetapkan oleh tim appraisal berbeda-beda di masing-masing bidang. Namun dikatakan Irfan, kisaran yang ditetapkan dari Rp60 ribu hingga Rp1,2 juta permeternya.
“Masih banyak masyarakat yang menolak nilai UGR, kalau anggarannya sudah siap. Sesuai hasil penilaian appraisal
beragam, masing-masing bidang beda nilainya. Yang masyarakat minta tidak pasti, mereka minta lebih dari yang sudah dinilai appaisal,” jelas Irfan.
Irfan pun mengatakan akan berusaha menyelesaikan pembebasan lahan di tahun ini.
“Insyaallah, kami terus berupaya untuk membebaskan lahan Maros tahun ini,” tambahnya.
Sementara PPK Tanah Kabupaten Pangkep sendiri hingga saat berita ini ditulis, belum memberikan tanggapan. Saat dihubungi melalui pesan singkat whatsapp dan telepon, akunnya tidak aktif.(nug)
