MAKASSAR, BKM — Saat ini Indonesia dihadapkan pada tingginya angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan.Tercatat pada Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, ada 24 kematian bayi per 1000 kelahiran, dan 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran. Pada 2030 ditargetkan turun menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Kematian ibu dan bayi ini terjadi selama kehamilan, saat melahirkan dan selama masa nifas atau dua bulan setelah berakhirnya kehamilan.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Keluarga menyelenggarakan kegiatan Orientasi KB Pascapersalinan. Berlangsung di Hotel Harris Bekasi, Rabu (9/3).
Kegiatan ini oleh penanggung jawab dan pengelola program KB Dinas Kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, perwakilan BKKBN Provinsi, pengurus daerah IBI provinsi, perwakilan dokter dan bidan Puskesmas yang berasal dari 11 provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara).
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam melakukan pelayanan KBPP di daerah. Selanjutnya membentuk tim untuk pelaksanaan orientasi KBPP di provinsi masing-masing.
Pengurus Pokja KB dan Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dr Ilyas menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Ia mengungkap, tingginya angka kematian ibu dan bayi disebabkan belum optimalnya pencapaian target indikator pelayanan KB, utamanya KB pascapersalinan (KBPP).
Lebih lanjut, dr Ilyas mengatakan ada sekitar 95 persen perempuan yang baru bersalin (1-12 bulan) sebenarnya ingin menunda kehamilan hingga 2 tahun, namun hanya 70 persen dari mereka yang tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali.
“Pelaksanaan KBPP merupakan momen penting. Selain untuk menjaga kesehatan reproduksi keluarga, KBPP mengefisienkan waktu di mana ibu tidak perlu kembali ke fasilitas kesehatan karena terlalu sibuk merawat bayi,” ujar dr Ilyas,
Sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan (48 jam pascamelahirkan), lanjut dr Ilyas, seorang ibu dapat menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda dan mengatur kehamilan, namun petugas kesehatan sebaiknya mengarahkan ke MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).
Mewakili BKKBN Sulsel, Nathalia Debora Sidabutar menuturkan BKKBN sangat erat kaitannya dalam upaya penurunan AKI dan AKB. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi yaitu faktor empat terlalu. Yakni terlalu muda melahirkan di bawah 20 tahun, terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, terlalu rapat melahirkan kurang dari 2 tahun, dan terlalu sering melahirkan.
“Dengan menggunakan alat kontrasepsi, ibu dapat mengatur jarak kehamilan sehingga si ibu memiliki waktu memulihkan kesehatan dan merawat bayi hingga usia 2 tahun,” tandas Nathalia. (rls)
