Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Pulau Jawa yang mencatatkan angka penularan virus Covid-19 yang cukup tinggi. Kurang dari sepekan mencatatkan angka positif Covid-19 kurang dari 1.000 orang. Data per tanggal 16 Juni adalah 3.116 dengan rata jumlah penambahan kasus terinfeksi makin meningkat.
Gugus tugas covid nasional member perhatian penuh kepada Sulsel. Hal ini dapat dilihat bahwa Sulsel adalah epicentrum baru yang peningkatan jumlah kasus terinfeksi semakin banyak dan peningkatannya sangat signifikan.
Beberapa program Gubernur Sulsel sebenarnya cukup baik namun tidak dibarengi dengan strategi pencegahan dan pengendalian yang massif sehingga jumlah orang yang terinfeksi semakin tinggi.
Dari data yang penulis dapatkan, jika wisata covid tidak dilakukan maka ada potensi 20.000 orang yang terinfeksi. Namun dengan program wisata covid maka pencegahan orang yang terinfeksi dapat dikendalikan sebanyak 15 % sehingga wisata covid menurut gubernur mesti dipertahankan.
Mengapa terjadi peningkatan kasus?
Pertama, bahwa sejak Covid-19 merebak jumlah alat tes sangat terbatas dan mesti dilakukan pembelian secara banyak. Padahal alat itu masih kategori impor. Sehingga mengetahui seseorang telah terinfeksi dengan cepat tidak dapat dilalukan.
Kedua, dengan bertambahnya jumlah kasus akibat tes yang massif adalah hal yang baik agar mudah dilakukan tracing sehingga mencegah orang lain tertular.
Ketiga bahwa kesadaran warga masyarakat yang rendah terhadap kesehatan dirinya menjadi penyumbang terbesar kenaikan kasus tersebut.
Keempat tidak ada sinkronisasi kebijakan kesehatan yang tepat. PSBB memang diterapkan namun hal lain juga bergerak. Mencegah orang untuk keluar rumah tidak dapat dilakukan dengan baik.
Kelima sosialisasi dan komunikasi yang tidak massif sehingga menjadikan orang sadar akan kesehatannya menjadi kurang. Dan keenam penegakan hukum yang tidak adil kepada pelaku pelanggaran PSBB melahirkan ketidak percayaan masyarakat.
Mengapa harus di rekonstruksi menjadi pencegahan?
Sejak kasus Covid-19 masuk ke Sulsel Maret 2020, program yang dibuat Gubernur Sulsel sebenarnya sudah mengarah ke proses dan program penyembuhan bukan program pencegahan dengan menggandeng Fakultas Kedoteran Universitas Hasanuddin. Program ini tidak salah, hanya orientasi yang kurang tepat. Corona ini adalah virus yang dapat menginfeksi manusia dengan berbagai cara dan kitapun tidak tahu telah terinfeksi sehingga seharusnya Gubernur Sulsel menggandeng epidemolog sebagai ilmu yang menggeluti masalah penyebaran virus, pengendaliannya dan pencegahannya.
Namun dengan dokter di garda terdepan sehingga kebijakan awal kurang tepat. Tenaga kesehatan kelelahan dengan semakin banyaknya pasien yang mesti ditangani, rumah sakit kekurangan ruang perawatan, sehingga tenaga kesehatan pun tumbang karena tidak kuat dengan makin banyak kasus.
Untuk melakukan upaya agar warga yang terinfeksi sebelum masuk ke rumah sakit di buatlah program wisata covid dimana pihak pemerintah daerah menyiapkan sejumlah hotel sebagai tempat karantina bagi mereka yang positif covid dan memerlukan karantina agar warga lain tidak tertular.
Ketika kasus mulai meningkat dan proses pengendaliannya cenderung tidak teratur, tumpang tindih kebijakan, informasi dan komunikasi yang semrawut, akhirnya tim gugus pusat turun tangan dan datang ke Sulsel untuk melihat apa yang membuat kasus Sulsel meningkat tajam.
Pencegahan adalah cara yang paling tepat di lakukan agar masyarakat tidak terinfeksi dan penularan makin berkurang, proses pencegahan adalah dengan epidemolog sebagai garda terdepan sama seperti provinsi lain lakukan. Mengapa epidemolog, karena epidemologlah yang punya kapasitas ilmu tentang pencegahan, pengendalian dan bagimana proses penyakit menular akibat virus dapat kendalikan.
Kebijakan harus terstruktur, bukan sentralisasi birokrasi. Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan mesti bekerja merumuskan kebijakan bidang kesehatan dengan melakukan upaya mandiri dan terukur sehingga melahirkan kebijakan kesehatan yang baik.
Prinsip pencegahan dan pengendalian terhadap penularan dan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada seperti UU No 16 tentang kekarantiaan kesehatan.
Perencanaan kebijakan kesehatan harus sistimatis, upaya yang sistimatis agar segala sesuatu dapat dirumuskan dan diuraikan secara transparan agar apa yang dilakukan logis sehingga mekanisme kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan begitu proses pencegahan, pengendalian dan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan baik, kerjasama antarlini birokrasi agar tercipta mekanisme kerja yang baik dan terukur.
Mesti massif, partisipasi aktif masyarakat adalah langkah pencegahan yang tepat. Bagaimana mengaktifkan partisipasi masyarakat? Pertama dibutuhkan edukasi yang baik dan masif karena dengan edukasi yang baik maka masyakarat memahami dan mau mengikuti anjuran menggunakan masker, jaga jarak dan hindari keramaian dan imunitas tubuh di tingkatkan.
Kedua dibutuhkan komunikasi yang baik dan masif dan menerapkan sistem komunikasi dengan pendekatan persuasive. Ketiga, melakukan tindakan massif tes dimana jumlah kasus terjadi peningkatan seperti pasar tradisional yang menyumbang peningkatan ynag significant.
Keempat, hasil tes di pasar misalnya di serahkan ke RT domisilinya sehingga dapat dikontrol dengan bantuan vitamin dan makanan bergizi kepada seluruh anggota keluarga selama dalam karantina jika karantina dilakukan dan RT menjadi petugas yang mengontorl selama dalam karantina.
Tes yang massif akan terjadi kenaikan kasus itu pasti karena dengan tes yang massif, akan dengan mudah ditracing dengan siapa kontaknya sehingga yang telah melakukan kontak dapat melakukan isolasi mandiri. Ini baik namun yang terjadi adalah proses setelah warga yang telah positif bagaimana melakukan penanganan agar tidak terjadi penularan.
Jika penanganannya tidak tepat maka boleh jadi mereka dapat menularkan ke orang lain. Ini yang mesti dilakukan dengan eduaksi dan komunikasi yang massif, terstruktur sampai ke desa dengan melibatkan tokoh masyarkaat di desa, bidan desa.
Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika warga mengikuti anjuran tersebut, baik di kabupaten dan jika di kota sampai ke tingkat RT sehingga pencegahan, pengendalian penyebaran dapat berbasis keluarga dan kelompok keluarga dalam satu wilayah. (*)
Yansi Tenu (Pemerhati Sosial)
