MAKASSAR, BKM — Sebanyak tujuh pejabat di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan dilantik, Jumat (17/7). Pelantikan secara virtual dilakukan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo langsung dari Auditorium BKBBN Pusat, disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
Dari tujuh orang yang dilantik, satu di antaranya merupakan pejabat administrator dan enam pejabat pengawas. Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani menjadi saksi pada pelantikan ini.
Selain dari BKKBN Sulsel, pelantikan juga diikuti pejabat struktural di lingkungan BKKBN pusat dan Perwakilan BKBBN provinsi seluruh Indonesia. Jumlahnya sebanyak 671 orang. Mereka sebelumnya adalah pejabat struktural dan kini menjadi pejabat fungsional.
Dari jumlah tersebut, 149 orang merupakan pejabat ahli madya. Pejabat ahli muda sebanyak 522 orang, dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional. Selain itu, terdapat 298 pejabat fungsional yang masih dalam proses validasi di Kemenpan RB dan tidak lama lagi akan selesai dan menyusul dilantik pada tahapan berikutnya.
ManPAN-RB Tjahjo Kumolo dalam sambutannya, menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi mempunyai tujuan pokok, pertama bahwa birokrasi itu harus lebih dinamis. Kedua, demi percepatan sistem kerja. Ketiga agar fokus kepada pekerjaan fungsional. Keempat, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja agar lebih optimal, dan yang kelima adalah dalam rangka mewujudkan profesionalisme ASN yang ada.
Lebih lanjut mantan Mendagri ini menyatakan, penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi, diharapkan akan mampu mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.
Tjahjo menambahkan, reformasi birokrasi yang diusung oleh presiden dan wakil presiden RI salah satunya adalah bagaimana mengubah pola pikir dari jabatan struktural kepada jabatan fungsional. Sampai hari ini pelaksanaan RB tersebut sudah dilaksanakan sebanyak 60 persen yang diikuti oleh semua kementerian, lembaga dan daerah dengan target penyelesaian pada Desember 2020.
“Dengan mengubah jabatan struktural menjadi fungsional itu, kami jamin bahwa sistem merit dan profesionalisme akan menjadi lebih bagus,” tanda Tjahjo.
Di kesempatan yang sama, Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo mengungkapkan pengalihan pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan ini merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden Joko Widodo. Presiden mengharapkan adanya reformasi struktural dalam pemerintahannya periode 2019-2024 melalui perampingan dan penyederhanaan birokrasi.
Hasto berharap semua pejabat yang dilantik mempunyai spirit dalam bekerja, meningkatkan kinerja dalam pencapaian indikator dengan lebih baik, Lebih fokus, lebih cepat. Selain itu, kenaikan pangkat lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
“Harapan saya mungkin bisa dua tahun naik pangkat, karena kinerja fungsionalnya sebagai pendukung kenaikan pangkatnya. Begitu juga dengan fokus kepada kegiatan fungsional, maka akan lebih profesional. Tentunya ke depan kami sangat ingin sekali memberikan jerih payah dengan bentuk tunjangan kinerja yang sesuai,” Ungkap Hasto.
Mantan bupati Kulon Progo ini menambahkan, BKKBN dengan spirit dorongan dari Kemenpan RB terus melakukan perubahan. Mulai dari perubahan logo, tagline dan jingle, perubahan Kampung KB yang semula Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.
Kemudian kebijakan PKB dan PLKB yang bisa membantu mendistribusikan obat, tentunya dengan kerjasama provider dan klinik atau fasilitas kesehatan yang ada. Hingga perubahan nama program menjadi Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). (rls)
