MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mulai membidik sejumlah anggaran APBD yang tidak sesuai penggunaannya. Seperti halnya anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp3,1 milliar yang dibelanjakan Pemerintah Kota Makassar tahun 2019 lalu.
Dewan menilai anggaran itu telah habis dibelanjakan, sementara saat dewan ke lapangan mereka tidak menemukan adanya realisasi bantuan ke warga. Bahkan banyak menemukan keluhan warga tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hal ini dikatakan Sekertaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Fasruddin Rusli. Menurutnya, pada tahun 2019 realisasi bantuan sosial untuk rehabilitasi rumah bagi masyarakat atau keluarga kurang mampu telah terserap anggarannya sebesar Rp2,87 miliar dari Rp3,1 milliar yang dianggarkan. Namun dirinya mendapati banyaknya keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.
“Kan sebenarnya pemkot tinggal beberkan dimana lokasi dan waktunya kapan mereka berikan bantuan. Terkhusus untuk bedah rumah masyarakat miskin ini. Karena waktu kami reses tidak ada satupun warga yang merasa mendapatkan bantuan ini, jadi dimana sebenarnya ini bantuan disalurkan jangan sampai fiktif,” ungkapnya, di gedung DPRD Makassar, Senin (27/7).
Dugaan tersebut cukup mengherankan bagi legislator Fraksi PPP Makassar ini, sebab fakta di lapangan banyak masyarakat yang kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan namun mereka tidak menerimanya.
“Wajar kami tanyakan ini karena warga ta juga pasti tanyakan hal itu. Kita juga (dewan) tidak mau dituduh sama masyarakat kota Makassar. Kita cuma mau anggaran tersebut terbuka penyalurannya dimana saja saja. Kalau memang ada petujuk teknisnya coba beberkan itu ke masyarakat apa-apa saja,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Arifin Dg Kulle juga membenarkan, sewaktu melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya dirinya masih banyak menemukan warga menempati rumah tak layak huni, padahal pemkot telah menyalurkan bantuan sosial untuk rehabilitasi rumah di tahun 2019.
“Waktu kami turun reses kemarin itu, saya sendiri melihat masih ada warga yang rumahnya tidak layak huni. Ukuran rumah yang hanya satu petak dihuni beberapa kepala keluarga karena tidak ada dana untuk membangun. Terus pertanyaannya dimana anggaran kemarin yang dikeluarkan?,” ujarnya.
Olehnya itu, ia berharap pada rapat monitoring dan evaluasi (Monev) mendatang, SKPD pemegang anggaran untuk rehabilitasi rumah tersebut perlu melampirkan data. Khususnya warga mana saja yang telah menikmati anggaran itu.
“Kita minta di monev nanti ini data yang menerima bantuan itu dilampirkan beserta buktinya. Termasuk mengundang OPD terkait yang menangani langsung anggaran tersebut. Agar penyaluran anggaran untuk benah rumuh kumuh bisa diketahui bersama, khususnya anggarannya diapakan saja,” tuturnya. (ita)
