MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk menggenjot pembenahan kanal di dalam kota. Apalagi, saat ini memasuki musim penghujan dan kanal dinilai masih menjadi masalah yang belum selesai.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan, di saat seperti saat ini pembenahan kanal perlu mendapatkan penanganan cepat dari pemerintah Kota . Sebab tidak hanya dapat mengatasi bajir namun juga mengatasi problem lingkungan di Kota Makassar.
“Sekarang inikan musim hujan, seharusnya kanal-kanal ini mulai dibersihkan dan benahi. Kita juga tidak aturan mainnya apakah pemerintah kota ini izin atau bagaimana untuk benahi itu, karena besar dampaknya. Jadi kita minta yang berweang ditupoksinya atau turun tangan saja bantu benahi ini kanal,” ungkapnya, Kamis (17/12).
Lanjut legislator Fraksi PPP Makassar ini bahwa pembenahan kanal bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemkot Makassar. Sebagian besar di antaranya juga menjadi wewenang pusat. Makanya, perlu dikomunikasikan melalui tingkat provinsi dan Balai Pompengan.
“Kita tahu semua ini bukan hanya tanggung jawab pemkot saja, tapi pemkot bisa proaktif menyuarakan untuk masuk dalam wilayah pusat lewat provinsi untuk pembenahan ini karena jika dibenahi maka efeknya berdampak pada warga Makassar sendiri,” jelasnya.
Persoalan anggaranpun diakuinya tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.” Kita punya tapi anggarankan nda mungkin di kota semua, mesti dibebankan juga ke pemerintah provinsi,”katanya.
Hal senada diungkapkan anggota DPRD Makassar, Zaenal Beta. Ia mengaku, kondisi kanal sangat buruk belum lagi aroma tak sedap dari tiap kanal masih terasa karena turut disertai tumpukan sampah, hingga eceng gondok.
“Di tengah musim hujan, dikhawatirkan dampaknya bisa lebih besar dan berefek ke daerah lain. Secara otomatis dampaknya pasti Kota Makassar. Masyarakat tidak tahu menahu soal siapa yang melakukan pembenahan, yang jelas jika ada sesuatu salah di dalam Kota Makassar, maka jelas yang akan disalahkan adalah pemerintah kota sendiri,” tuturnya.(ita)
