MAKASSAR, BKM — Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmiu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar kini tengah melakukan penjajakan untuk pembukaan prodi S2 Ilmu Pemerintahan.
Guna mendapatkan informasi valid tentang persyaratan merintis pembukaan prodi baru ini, maka Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh Makassar Dr Nuryanti Mustari dan rombongan melakukan silaturrahmi dengan Bagian Kelembagaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX di Makassar, Senin (22/2).
Rombongan diterima Koordinator Kelembagaan LLDikti IX Ramli dan salah seorang stafnya Andi Ikhsan Baharuddin. Pada kesempatan itu, Ramli menekankan bahwa untuk pembukaan prodi S2 Pemerintahan, maka syarat utama adalah ketersediaan sumber daya dosen sebanyak lima orang dengan jenjang pendidikan doktor ilmu pemerintahan.
”Jika sumber daya dosen ini terpenuhi bagi Unismuh Makassar, sudah tidak diragukan lagi untuk segera membuka program magister ilmu pemerintahan. Dari segi sarana dan prasarana juga cukup mendukung dengan bangunan kampus dan prasarana lain yang dimiliki,” kata Muh Ramli.
Dijelaskan pula, pada regulasi yang baru soal pemenuhan sumber daya dosen, bisa saja hanya tiga dosen disiapkan, dua dosen dapat dilakukan pinjam pakai dari kampus lain dengan pendidikan doktor ilmu pemerintahan. Aspek lain yang akan jadi bahan pertimbangan pembukaan magister ilmu pemerintahan, karena prodi ini bakal menjadi S2 Ilmu Pemerintahan yang pertama dikelola perguruan tinggi swasta di Kawasan Timur Indonesia.
Staf Koordinator Kelembagaan LLDikti IX Andi Ikhsan Baharuddin menambahkan, terkait dua dosen pinjam pakai dari kampus lain, harus ada naskah kerjasama yang ditandatangani kedua pimpinan tertinggi perguruan tinggi. Selain itu, harus pula ada izin dari atasan.
Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh Makassar Dr Nuryanti Mustari menambahkan, pembukaan S2 Ilmu Pemerintahan ini dilakukan karena desakan kuat dari alumni S1 Ilmu Pemerintahan yang ingin melanjutkan studi jenjang magister ilmu pemerintahan di almamaternya. Menurut Korwil Sulawesi dan Indonesia Timur Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) 2019-2023 ini, ada tiga dosen Ilmu Pemerintahan yang sedang merampungkan jenjang studi S3 Ilmu Pemerintahan pada pengelola sekolah Pascasarjana di Universitas Padjajaran, UGM serta di Universitas Muhammadiyah Yokyakarta
Pada acara silaturrahmi ini, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan didampingi Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan, Ahmad Harakan, Ketua Tim Kerja Pembukaan S2 Ilmu Pemerintahan Dr. Amir Muhiddin, Sekretaris Rudi Hardi, serta dosen FISIP Unismuh Makassar Dr Muhammad Yahya Mustafa. (rls)
