MAKASSAR, BKM– Kehadiran Pak Ogah atau orang yang mengatur kendaraan di setiap bukaan jalan dengan imbalan uang, kerap meresahkan para pengguna jalan. Mereka beroperasi hampir di seluruh u-turn atau perputaran jalan protokol.
Aktifitas mereka kerap memperlambat arus jalan, alih-alih mengurai lalu lintas. Selain itu dalam beberapa kasus mereka kerap melakukan pengrusakan kendaraan saat tak mendapatkan tip dari pengendara.
Penindakan pun sudah kerap dilakukan oleh tim gabungan pemkot, hanya saja minimnya penanganan komprehensif membuat mereka tetap kembali ke jalan.
Pemerintah kota dibantu provinsi juga sebelumnya telah mewacanakan adanya regulasi khusus untuk mereka, namun hingga saat ini belum ada progres berarti.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Mario Said, mengatakan, belum mengetahui tindak lanjut dari regulasi tersebut, pasalnya sesuai dengan wacana awal, ada tim khusus yang dibentuk bersama Dishub Provinsi Sulsel untuk merampungkan perwali tersebut.
“Saya belum tau tindak lanjutnya, kita sudah pernah beberapa kali rapat terkait hal ini,” ujar Mario singkat.
Selain itu Persoalan Lingkungan Pondok Sosial sebagai solusi komprehensif juga belum disediakan oleh pemerintah kota, Mario mengatakan hal ini menjadi persoalan utama lantaran keberadaannya diklaim mampu mengurangi jumlah Pak Ogah.
Pengadaannya kata dia, sudah beberapa kali dibahas dimana rencana akan diadakan oleh pemkot pada tahun 2021 ini, namun dari postur anggaran 2021, pemkot sama sekali belum menyisihkan anggarannya ke sana.
“Ini belum jelas (Liposos) di mana mau ditempatkan, masalahnya kan ini kendalanya, kalaupun diamankan mereka mau dibawa ke mana,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Asvira Anwar juga mengakui belum ada solusi yang bisa disedikan pemkot untuk mengatasi persoalan tersebut.
Dia mengakui, upaya satu-satunya sebagai solusi sementara adalah dengan menurunkan secara berkala tim untuk menindaki mereka. (rhm)
